Pemerintah Kaji Lomba Desain Istana Negara di Ibu Kota Baru

CNN Indonesia | Sabtu, 21/12/2019 06:06 WIB
Pemerintah Kaji Lomba Desain Istana Negara di Ibu Kota Baru Ilustrasi kawasan ibu kota baru. (CNN Indonesia/Yuliyanna Fauzi).
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah mengkaji penyelenggaraan sayembara untuk desain Istana Negara, gedung DPR dan MPR, hingga bangunan perkantoran lain. Kajian itu dilakukan usai menggelar sayembara desain kawasan pemerintahan di ibu kota baru.

Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Danis H. Sumadilaga. Kebetulan, ia juga menjabat sebagai Ketua Tim Pelaksana Sayembara Gagasan Desain Kawasan Ibu Kota.

"Tentu saja tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan sayembara kembali, misalnya untuk Istana atau gedung DPR/MPR, ada kemungkinan itu," ujar Danis di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (20/12).


Di sisi lain, Danis mengatakan desain ibu kota baru yang akan ditentukan pada pekan depan sejatinya baru mencakup kawasan pusat pemerintahan saja. Luasnya berkisar 5.600 hektare (ha) dari total kawasan mencapai 56 ribu ha dan luasan pencadangan mencapai 256 ribu ha.

Bila desain sudah ditentukan, maka hasilnya akan diumumkan pada 23 Desember 2019 mendatang. Kemudian, pemenang desain ibu kota negara akan dibawa ke Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur.

Tujuannya, agar perancang terpilih bisa mendapat gambaran rencana pembangunan sesuai kondisi lapangan. Selanjutnya, akan dilakukan penyesuaian rancangan kawasan ibu kota negara yang lebih menyeluruh sampai Maret-April 2020.

"Kami akan menajamkan lagi proses ini dengan berkolaborasi dan berhubungan dengan internasional, ini kan baru masterplan konsep, nanti ada parsial-parsialnya," terangnya.

Senada, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang turut menjabat sebagai satu dari 13 dewan juri desain ibu kota negara baru mengatakan sayembara akan dibuka sesuai kebutuhan.

[Gambas:Video CNN]

Namun bila tidak ada keperluan mendesak, pemerintah bisa melakukan penunjukan langsung kepada pihak tertentu untuk ikut merancang desain sejumlah gedung utama di pusat pemerintahan.

"Kami lihat timing dan kebermanfaatannya, jadi tidak semua harus disayembarakan juga. Lain-lain bisa penunjukan, bisa kredibilitas dan pengalaman," ungkapnya.

(uli/sfr)