Menaker Tetap Batasi Buruh Asing Meski Izin Masuk Dipermudah

CNN Indonesia

Senin, 23 Des 2019 20:13 WIB

Menaker Ida menegaskan jumlah TKA tetap dibatasi meski mendapat kemudahan perizinan dari omnibus law Cipta Lapangan Kerja. — Menaker Ida menyatakan jumlah TKA tetap dibatasi meski mendapat kemudahan perizinan dari omnibus law. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan).

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan pemerintah tetap akan membatasi jumlah tenaga kerja asing (TKA) meski ada kemudahan yang diberikan melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

"Kan ada batasan dong," ucap Ida, Senin (23/12).

Namun, ia tak menyebut lebih lanjut jumlah batasan tenaga kerja asing yang akan dimasukkan dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Ida mengaku masih mengkaji lebih detail.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya masih gali, masih dengar-dengar. Kemarin juga belum diputus. Kami baru dengarkan banyak pihak," jelas Ida.

Lihat juga:

Omnibus Law Bakal Permudah Impor Buruh Asing

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja bakal memudahkan pekerja asing. Sebab, penerbitan omnibus law akan menyederhanakan sejumlah regulasi.

Selain itu, RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja juga akan mengubah skema pengupahan. Hal tersebut untuk memberikan fleksibilitas kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Alasannya, beberapa UMKM utamanya yang bergerak di sektor digital (start up) digital tak lagi bekerja dalam jam formal.

Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akan menyelaraskan 82 Undang-undang (UU) dan 1.194 pasal. Substansi rancangan beleid tersebut mencakup 11 klaster.

[Gambas:Video CNN]

Airlangga merinci 11 klaster tersebut antara lain penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM, dan kemudahan berusaha.

Kemudian, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah, dan kawasan ekonomi.