Pasalnya, Jokowi kesal permasalahan harga gas belum juga selesai sejak 2016 hingga saat ini.
"Kalau jatah pemerintah ini dikurangi atau bahkan dihilangkan ini bisa lebih murah. Ini salah satu opsi, tapi nanti tanya Menkeu (Sri Mulyani) juga," kata Jokowi saat membuka Rapat Terbatas tentang 'Ketersediaan Gas untuk Industri', di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (6/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini sejak 2016 enggak beres-beres. Saya harus cari terobosan, ya tiga itu pilihannya. Kalau tidak segera diputuskan ya akan begini terus," ujarnya.
Mantan gubernur DKI Jakarta itu menyebut dalam penetapan harga gas ini ada dua pilihan, yaitu melindungi industri atau melindungi pemain gas.
Lebih lanjut, Jokowi menyebut perlu meminta laporan mengenai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Ia ingin tahu apakah ada kendala-kendala di lapangan selama ini.
Menurutnya, gas merupakan modal pembangunan yang akan memperkuat industri nasional. Ia menyebut ada enam sektor industri yang menggunakan 80 persen volume gas indonesia, yakni pembangkit listrik, industri kimia, industri makanan, industri keramik, industri baja, industri pupuk, hingga industri gelas.
"Artinya ketika porsi gas sangat besar pada struktur biaya produksi maka harga gas akan sangat berpengaruh pada daya saing produk industri kita di pasar dunia. Kita kalah terus,l produk-produk kita, gara-gara harga gas kita yang mahal," ujarnya.
"Mulai dari harga di hulu, di tingkat lapangan gas, di tengah terkait biaya penyaluran gas, biaya transmisi gas, di tengah infrastruktur yang belum terintegrasi dan sampai di hilir di tingkat distributor," tuturnya.
[Gambas:Video CNN] (fra/age)