Pemerintah Buka Opsi Beri Dana Talangan ke Asabri
CNN Indonesia
Rabu, 15 Jan 2020 18:12 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah membuka opsi untuk memberikan dana talangan alias bail out kepada PT Asabri (persero). Untuk membahas opsi tersebut Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam waktu dekat ini akan berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan.
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pihaknya dan Kementerian Keuangan akan membahas apakah proses penyelesaian masalah Asabri perlu menggunakan dana talangan (bailout) dari pemerintah.
"Belum tahu, belum tahu. Nanti bicara sama Kementerian Keuangan ya (mengenai akan di-bailout tidak Asabri)," ungkap Kartika, Rabu (15/1).
Hal yang pasti, kata dia, proses penyelesaian kasus dugaan korupsi Asabri akan berbeda dengan kemelut yang juga sedang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Ini lantaran Asabri merupakan asuransi jiwa bersifat sosial.
"Beda ya (dengan Jiwasraya) karena Asabri kan bersifat sosial," jelas dia.
Diketahui, operasional Asabri yang bersifat sosial wajib diselenggarakan berdasarkan undang-undang (uu) dan memberikan perlindungan finansial untuk kepentingan prajurit TNI, anggota Polri dan PNS Kemhan/Polri.
Saat ini, Kementerian BUMN sedang melakukan pemeriksaan terhadap keuangan Asabri. Hal ini dilakukan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Memang ada penurunan nilai portofolio saham dan reksa dana yang signifikan," kata Kartika.
Menurutnya, kepemilikan portofolio saham dan reksa dana Asabri hampir serupa dengan Jiwasraya. Makanya, perusahaan tak meraup untung dari instrumen investasi yang dimiliki.
"Saham-saham di Asabri mirip-mirip dengan Jiwasraya, jadi kami lihat ada hubungan semacam permainan saham di Jiwasraya dan Asabri," papar Kartika.
Berdasarkan keterbukaan data Bursa Efek Indonesia, beberapa portofolio saham yang ditempatkan oleh Asabri tercatat memiliki nilai kinerja yang menurun. Tiga dari beberapa saham yang diinvestasikan Asabri yakni PT Alfa Energi Investama Tbk (FIRE) dengan kepemilikan Asabri sebesar 15,57 persen, PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) dengan porsi 5,26 persen, dan PT Inti Agri Resources Tbk (IIKP) dengan porsi 5,44 persen.
Menko Polhukam Mahfud MD mengaku sudah mendengar isu dugaan korupsi di tubuh Asabri. Ia meminta hal itu diusut secara tuntas.
"Saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin tidak kalah fantastis dengan kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero), di atas Rp10 triliun gitu," kata Mahfud.
Sementara, Asabri membantah sejumlah pemberitaan yang beredar terkait perusahaan baru-baru ini. Salah satu isu yang mencuat adalah dugaan korupsi di tubuh perusahaan.
Manajemen menegaskan kegiatan operasional terutama proses penerimaan premi, proses pelayanan, dan proses pembayaran klaim berjalan dengan normal dan baik.
"Asabri dapat memenuhi semua pengajuan klaim tepat pada waktunya," ungkap manajemen dalam pernyataan resmi.
[Gambas:Video CNN] (aud/age)
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pihaknya dan Kementerian Keuangan akan membahas apakah proses penyelesaian masalah Asabri perlu menggunakan dana talangan (bailout) dari pemerintah.
"Belum tahu, belum tahu. Nanti bicara sama Kementerian Keuangan ya (mengenai akan di-bailout tidak Asabri)," ungkap Kartika, Rabu (15/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat ini, Kementerian BUMN sedang melakukan pemeriksaan terhadap keuangan Asabri. Hal ini dilakukan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Memang ada penurunan nilai portofolio saham dan reksa dana yang signifikan," kata Kartika.
Menurutnya, kepemilikan portofolio saham dan reksa dana Asabri hampir serupa dengan Jiwasraya. Makanya, perusahaan tak meraup untung dari instrumen investasi yang dimiliki.
Berdasarkan keterbukaan data Bursa Efek Indonesia, beberapa portofolio saham yang ditempatkan oleh Asabri tercatat memiliki nilai kinerja yang menurun. Tiga dari beberapa saham yang diinvestasikan Asabri yakni PT Alfa Energi Investama Tbk (FIRE) dengan kepemilikan Asabri sebesar 15,57 persen, PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) dengan porsi 5,26 persen, dan PT Inti Agri Resources Tbk (IIKP) dengan porsi 5,44 persen.
Menko Polhukam Mahfud MD mengaku sudah mendengar isu dugaan korupsi di tubuh Asabri. Ia meminta hal itu diusut secara tuntas.
"Saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin tidak kalah fantastis dengan kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero), di atas Rp10 triliun gitu," kata Mahfud.
Manajemen menegaskan kegiatan operasional terutama proses penerimaan premi, proses pelayanan, dan proses pembayaran klaim berjalan dengan normal dan baik.
"Asabri dapat memenuhi semua pengajuan klaim tepat pada waktunya," ungkap manajemen dalam pernyataan resmi.
[Gambas:Video CNN] (aud/age)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK