Kasus Asabri, Kemenkeu Belum Kaji Opsi Dana Talangan

CNN Indonesia | Sabtu, 18/01/2020 14:51 WIB
Kasus Asabri, Kemenkeu Belum Kaji Opsi Dana Talangan Kemenkeu menyebut belum ada satu opsi yang dipikirkan pemerintah untuk menyelamatkan Asabri. (CNN Indonesia/ Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan bahwa sampai saat ini belum ada satu opsi pun yang akan diambil pemerintah untuk membenahi persoalan di tubuh PT Asabri (Persero), termasuk memberikan dana talangan.

"Tidak bicara mengenai bail out. Ini kan masalah sedang didalami," ucap Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Jumat (17/1).

Ia menolak berkomentar lebih lanjut mengenai permasalahan Asabri. Pasalnya, masalah di Asabri sampai saat ini masih diteliti.


Masalah keuangan di Asabri mengemuka. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan modal Asabri anjlok Rp17 triliun dalam satu tahun.

Ia mengaku mendapatkan 'bisikan' dari beberapa sumber bahwa ada indikasi korupsi di tubuh Asabri.

"Saya bilang modalnya Asabri itu dalam satu tahun turun Rp17,6 triliun atau Rp17,4 triliun. Tapi prajurit, tentara, TNI, dan polisi jangan khawatir, karena uang (di Asabri) tidak habis," ungkap Mahfud, Jumat (17/1).

Atas permasalahan tersebut, Kementerian BUMN menyatakan pemerintah membuka opsi untuk memberikan dana talangan guna menyelamatkan Asabri. Untuk membahas opsi tersebut Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam waktu dekat ini akan berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan.

"Belum tahu, belum tahu. Nanti bicara sama Kementerian Keuangan ya (mengenai akan di-bailout tidak Asabri)," ungkap Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.

[Gambas:Video CNN]
Hal yang pasti, kata dia, proses penyelesaian kasus dugaan korupsi Asabri akan berbeda dengan kemelut yang juga sedang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Ini lantaran Asabri merupakan asuransi jiwa bersifat sosial.

"Beda ya (dengan Jiwasraya) karena Asabri kan bersifat sosial," jelas dia.

Diketahui, operasional Asabri yang bersifat sosial wajib diselenggarakan berdasarkan undang-undang (uu) dan memberikan perlindungan finansial untuk kepentingan prajurit TNI, anggota Polri dan PNS Kemhan/Polri.

(aud/agt)