Temui Puan, Sri Mulyani Belum Setor Draf Omnibus Law Pajak

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menemui Ketua DPR Puan Maharani di Gedung DPR/MPR pada Kamis (30/1). Kendati begitu, pertemuan itu bukan dalam rangka penyerahan omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian.

Padahal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menandatangani Surat Presiden (Surpres) sebagai pengantar draf tersebut. Selain itu, lembaga legislatif juga sudah memenuhi keinginan kepala negara agar omnibus law di bidang perpajakan itu masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah belum juga memberikan draf omnibus law karena masih perlu waktu untuk mempelajari mekanisme pembahasan ke depan. Pasalnya, Jokowi ingin pembahasan omnibus law bisa tuntas hanya dalam kurun waktu 100 hari kerja sejak draf diberikan.

"Maka, kami diminta untuk ketemu (dengan DPR) melihat seluruh mekanisme. Memang mekanismenya perlu konsultasi supaya ini (omnibus law) berjalan sesuai dengan mekanisme parlemen," ujar Sri Mulyani usai bertemu dengan Puan.

Lihat juga: Politikus PKS Usulkan Pemerintahan Jokowi Ekspor Ganja

Sayangnya, setelah pertemuan ini, bendahara negara tetap belum bisa memberi kepastian kapan sekiranya Surpes dan draf omnibus law di bidang perpajakan akan diserahkan ke DPR. Begitu pula dengan masa pembahasan ke depan.

"Setelah diserahkan ke DPR, kami komunikasi terus dengan Ibu (Puan), seluruh fraksi, dan seluruh komisi, dalam hal ini Komisi XI," tuturnya.

Puan menambahkan lembaga legislatif sudah menjelaskan mekansimenya kepada Sri Mulyani sebagai perwakilan pemerintah. Dengan begitu, DPR tinggal menunggu hingga Supres dan draf benar-benar diberikan.

Lihat juga: Virus Corona, 10 Ribu Turis China Batal ke Bali

"Saya akan tunggu dulu draf ini disampaikan oleh pemerintah secepat-cepatnya, setelah itu kami ikuti proses mekanisme yang ada," katanya.

Kendati begitu, Puan menampik bila pertemuan dengan Sri Mulyani merupakan bentuk lobi dari Jokowi agar DPR benar-benar bisa meloloskan omnibus law hanya dalam 100 hari kerja. Bahkan, ia mengaku pemerintah tidak perlu melobi DPR seperti itu karena hubungan kedua mitra dan pembahasan omnibus law ke depan akan dilakukan secara transparan kepada publik.

"Tidak ada yang ditutup-tutupi dalam pembahasan ini karena memang semangatnya untuk kebaikan perekonomian dan investasi serta membuka lapangan kerja dan tentu saja menggeliatkan sektor riil," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

(uli/age)