Bappenas Usulkan Pembentukan Otoritas Transportasi Nasional

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah berencana membentuk otoritas transportasi terpadu nasional. Rencana pembentukan disampaikan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Kennedy Simanjuntak pada Rapat Koordinasi (Rakor) dengan beberapa kementerian terkait seperti Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Ia menjelaskan kemungkinan otoritas tersebut nantinya dibentuk dalam bentuk perusahaan.

"Solusi dari kami pembentukan otoritas transportasi, bisa dalam bentuk perusahaan, joint venture. Jadi dia kuat, kalau ada mudah membangun kerja sama swasta. Juga pemerintah pusat mudah memberi bantuan," jelas Kennedy, Selasa (4/2).

Kennedy mengakui sebelum rencana pembentukan tersebut muncul, pemerintah sudah mempunyai badan serupa. Namun badan yang berbentuk Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) tersebut baru menjangkau daerah Jabodetabek.

Lihat juga: Bappenas Sebut DPR Dilantik di Ibu Kota Baru Pada 2024

Dengan pembentukan otoritas transportasi yang berskala nasional, pihaknya berharap keberadaan badan tersebut makin kuat. Ia mengatakan rencana pembentukan otoritas muncul karena pihaknya menilai intervensi yang dilakukan pemerintah pusat terhadap penataan sektor transportasi di daerah masih minim.

Kontribusi rendah tersebut termasuk dalam kaitannya dengan pendanaan.  Dengan ketimpangan fiskal seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) antara Jakarta dan daerah lainnya, Bappenas menilai mustahil bagi daerah untuk mendanai transportasi masal seperti Jakarta.

Dia mengingatkan bahwa dalam pembangunan transportasi umum, pemerintah untuk tidak memikirkan untung semata. Pasalnya berdasarkan pengamatannya, tidak ada transportasi umum yang memberikan keuntungan.

Kennedy mengatakan bahwa aspek lain harus menjadi motivasi utama, seperti menggenjot mobilitas penduduk yang akan berdampak pada perbaikan ekonomi. Bappenas menyebut kontribusi mobilitas orang di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi masih rendah.

Data yang dimilikinya, kontribusi hanya 1,4 persen, jauh dibanding negara lain yang bisa di kisaran 3 persen.

"Tidak ada transportasi masal yang untung, tidak ada itu. Harus dipikirkan mobilitas penduduk yang memberikan dampak ekonomi. Kota-kota lain itu dampaknya 3 persen, kita cuma 1,4 persen," katanya.

[Gambas:Video CNN]


(well/agt)