Kejar Rasio Elektrifikasi, Pemerintah akan Gandeng Swasta

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bakal membuka peluang bagi swasta untuk ikut berinvestasi dalam pembangunan pembangkit dan transmisi di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). peluang diberikan sebagai upaya untuk merealisasikan program rasio elektrifikasi Indonesia 100 persen.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan pemerintah memang membutuhkan keterlibatan swasta. Pasalnya untuk mencapai rasio elektrifikasi 100 persen, anggaran yang dibutuhkan cukup besar.

Berdasarkan perhitungan dari beberapa wilayah yang belum dialirkan listrik, Rida mengaku pemerintah membutuhkan dana investasi sebesar Rp11 triliun pada 2020 ini. Dana tersebut hanya mampu dipenuhi  PLN Rp2,1 triliun.

"Butuh hampir Rp11 triliun untuk 2020 saja. Padahal, PLN cuman mampu Rp2,1 triliun. Makanya kami membuka peran serta privat 98,6 persen," kata Rida di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (5/2).

Lihat juga: 100 Hari Kerja, Jokowi Bersih-bersih BUMN Lewat Erick Thohir

Rida pun menjelaskan pemerintah sebenarnya telah menyiapkan skema subsidi yang sudah diterapkan kepada PLN dalam membangun pembangkit di daerah 3T. Akan tetapi, subsidi tersebut tidak bisa diberikan kepada pihak swasta.

Dengan demikian, pemerintah mengimbau PLN untuk turut berkontribusi dalam mencari dan membujuk pihak-pihak swasta untuk berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik di wilayah 3T.

"Sampai saat ini subsidi ini belum bisa dikasih selain ke (Perusahaan) BUMN. Makanya, ini perlu ngobrol sama (Kementerian) keuangan. Misalnya, ada swasta mau dan perlu disubsidi. Maka, mekanismenya bagaimana supaya mereka terima," jelasnya.

Ia menjelaskan, Kementerian ESDM sendiri kini tengah membahas permasalahan tersebut dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Rida mengatakan solusi dari hasil pembahasan tersebut bakal muncul di semester satu tahun ini.

[Gambas:Video CNN]
"Semester ini semoga bisa dapat solusinya. Bisa pakai cara untuk kerjasama dengan PLN dan swasta untuk menyelesaikan ini," ujarnya.

Di sisi lain, Rida mengungkap salah satu kendala yang selama ini menahan kemajuan program. Ia mengaku, kesesuaian data masih menjadi kendala utama. Rida menyatakan bahwa pihaknya masih sulit dalam menetapkan wilayah-wilayah yang masih membutuhkan akses listrik secara mendetail dan akurat.

Untuk mendapatkan data tersebut, Rida pun menyebut pihaknya sudah menyurati seluruh Gubernur agar dapat memberikan data-data dari daerah terkait kebutuhan elektrifikasi sejak 2018 lalu.

Namun, ia mengaku hanya sebanyak 17 provinsi yang baru memberikan data tersebut hingga sekarang.

Lihat juga: Luhut Sebut Taipan Australia Minat Bangun PLTA di Kalimantan

"Kami memang perlu data real listrik, kira kira berapa. ini kami butuh data dari daerah. Kami kirim surat ke gubernur langsung. Tapi baru 17 provinsi yang ngirim balik," pungkasnya.

Sayangnya, Ridan enggan menyebutkan provinsi mana saja yang baru mengirimkan data tersebut.

Diketahui, rasio elektrifikasi di seluruh wilayah Indonesia saat ini telah mencapai 98,6 persen, sementara 2 persen sisanya merupakan wilayah yang berada di daerah 3 T.

(ara/agt)