Pemerintah Bakal Evaluasi Kucuran Dana Otsus untuk Papua
CNN Indonesia
Senin, 10 Feb 2020 19:44 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah bakal mengevaluasi pemberian dana otonomi khusus (otsus) untuk Papua dan Papua Barat yang berakhir pada 2021 mendatang. Hal itu akan diputuskan dalam sidang kabinet.
"Keputusannya belum ada, karena belum ada (dibahas) di kabinet. Untuk menentukan langkah-langkah ke depan kami akan putuskan dalam sidang kabinet," ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani, Senin (10/2).
Ia bilang pemerintah bakal mengevaluasi dari segala aspek. Misalnya, apakah dana otsus yang diberikan selama ini efektif dalam menyejahterakan masyarakat di Papua.
"Dana otsus dievaluasi juga mengenai efektivitasnya," imbuh Sri Mulyani.
Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan keputusan mengenai dana otsus tersebut harus diputuskan tahun ini. Hal tersebut juga akan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
DPR sebelumnya sudah memasukkan revisi Undang-Undang (UU) tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2020.
"Undang-undang harus direvisi pada 2020. Itu harus diputuskan 2020," kata Tito.
Sebagai informasi, ekonomi Papua rontok sepanjang 2019. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat laju ekonomi Papua sepanjang 2019 minus 15,72 persen. Berdasarkan datanya, ekonomi wilayah tersebut selalu minus pada setiap kuartal tahun lalu.
[Gambas:Video CNN]
Rinciannya, ekonomi Papua kuartal I 2019 minus 18,66 persen. Kemudian, kuartal II 2019 minus 23,91 persen, kuartal III 2019 minus 15,05 persen, dan kuartal IV 2019 minus 3,73 persen.
Sebagai pembanding, pada 2018, ekonomi Papua masih tumbuh sebesar 7,37 persen. Hanya saja, khusus pada kuartal IV 2018 tercatat minus 17,95 persen.
Kepala BPS Suhariyanto menyatakan ekonomi Papua terpengaruh oleh menurunnya produksi tambang milik PT Freeport Indonesia (PTFI). Penurunan itu karena ada peralihan sistem tambang terbuka (open pit) ke bawah tanah (underground).
Manajemen Freeport McMoran sebelumnya telah melaporkan produksi tembaga di Grasberg turun 14 persen dan produksi logam turun 1,7 persen pada kuartal IV 2019.
(aud/sfr)
"Keputusannya belum ada, karena belum ada (dibahas) di kabinet. Untuk menentukan langkah-langkah ke depan kami akan putuskan dalam sidang kabinet," ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani, Senin (10/2).
Ia bilang pemerintah bakal mengevaluasi dari segala aspek. Misalnya, apakah dana otsus yang diberikan selama ini efektif dalam menyejahterakan masyarakat di Papua.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Undang-undang harus direvisi pada 2020. Itu harus diputuskan 2020," kata Tito.
Sebagai informasi, ekonomi Papua rontok sepanjang 2019. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat laju ekonomi Papua sepanjang 2019 minus 15,72 persen. Berdasarkan datanya, ekonomi wilayah tersebut selalu minus pada setiap kuartal tahun lalu.
[Gambas:Video CNN]
Rinciannya, ekonomi Papua kuartal I 2019 minus 18,66 persen. Kemudian, kuartal II 2019 minus 23,91 persen, kuartal III 2019 minus 15,05 persen, dan kuartal IV 2019 minus 3,73 persen.
Sebagai pembanding, pada 2018, ekonomi Papua masih tumbuh sebesar 7,37 persen. Hanya saja, khusus pada kuartal IV 2018 tercatat minus 17,95 persen.
Kepala BPS Suhariyanto menyatakan ekonomi Papua terpengaruh oleh menurunnya produksi tambang milik PT Freeport Indonesia (PTFI). Penurunan itu karena ada peralihan sistem tambang terbuka (open pit) ke bawah tanah (underground).
Manajemen Freeport McMoran sebelumnya telah melaporkan produksi tembaga di Grasberg turun 14 persen dan produksi logam turun 1,7 persen pada kuartal IV 2019.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK