DPR Apresiasi Kinerja BPH Migas Selama 2019

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) M. Fanshurullah Asa memaparkan capaian kinerja dan evaluasi BBM Satu Harga selama tahun 2019 di hadapan Komisi VII DPR RI. Menanggapi paparan capaian tersebut, beberapa anggota DPR memberikan apresiasi kinerja BPH Migas.

Wakil Ketua Komisi VII H. Alex Noerdin mengatakan pihaknya mendukung peran BPH Migas untuk memperkuat pengawasan BBM.

"Kami mengapresiasi kinerja BPH Migas selama 2019, dan ke depan fungsi BPH Migas harus diperkuat dalam melakukan pengaturan dan pengawasan BBM dan Gas Bumi melalui pipa," ujar Alex di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (12/2).

Di sisi lain, anggota Komisi VII dari Dapil Papua Ina Elisabeth Kobak meminta untuk ditetapkan kuota per SPBU untuk mempermudah pengawasan. Menurutnya untuk mengatasi kendala keamanan, harus dilibatkan putra asli Papua dalam program BBM 1 Harga sebagai pemilik SPBU.

"Terkait kendala keamanan dalam program BBM 1 Harga khususnya di Wilayah Papua, kami berjanji akan membantu mengoordinasikan dengan pemerintah provinsi dan kabupaten," ujar Elisabet.

Adapun pada kesempatan RDP tersebut Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa menyampaikan 7 indikator capaian kinerja selama 2019, meliputi:

1. Target Program BBM 1 Harga sebanyak 170 Penyalur s.d tahun 2019 dapat diselesaikan lebih cepat dari tenggat waktu yang ditetapkan. Dalam menjamin ketersedian dan keadilan di bidang energi di seluruh wilayah NKRI khususnya wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), pemerintah membuat terobosan program BBM 1 Harga.

2. Hingga 2019, BPH Migas telah menetapkan Harga Gas untuk Rumah Tangga (RT) di 52 kabupaten/kota lebih murah dari harga pasar LPG 3 Kg. Ini demi mewujudkan keadilan energi untuk masyarakat sekaligus mengurangi defisit neraca perdagangan di bidang migas.

3. Realisasi Infrastruktur Gas Bumi melebihi target. Dari target panjang pipa transmisi dan distribusi sampai dengan tahun 2019 sepanjang 14.008 km, hingga akhir 2019 telah terealisasi sepanjang 14.763 km atau 105,4 persen.

4. Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Toll Fee) sebanyak 61 ruas pipa transmisi dengan rata-rata tarif tertimbang sebesar US$ 0,353/Mscf.

5. BPH Migas bekerja sama dengan aparat Kepolisian selama 2019 dan telah memproses tindak pidana penyalahgunaan BBM dengan jumlah temuan 404 kasus. Jumlah ini meningkat dari 2018 yang mencapai 260 kasus.

6. BPH Migas menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1,32 triliun. Realisasi PNBP yang berasal dari Iuran Badan Usaha telah melampui target dalam APBN atau sebesar 138,61 persen dari target sebesar Rp950 miliar.

7. Realisasi Anggaran (APBN) BPH Migas Tahun 2019 yaitu 95,92 persen dengan nilai sebesar Rp172,29 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp179,63 miliar. Realisasi ini lebih tinggi dari realisasi tahun 2018 sebesar 92,43 persen.

Selain memaparkan capaian kinerja, Kepala BPH Migas juga menyampaikan kuota dan realisasi Jenis BBM Tertentu (JBT) tahun 2019 untuk minyak solar dari kuota sebesar 14,5 juta KL realisasi sebesar 16,2 juta KL (111,94 persen) dan Minyak Tanah dari kuota 0,61 juta KL realisasi sebanyak 0,52 juta KL (85,24 persen).

Sedangkan kuota dan realisasi Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) jenis premium dari kuota 11 juta KL, realisasinya sebesar 11,5 juta KL (104,53 persen). (fef)