DJKN Ingin Aset Negara di DKI Jadi Tempat Wisata Kelas Dunia

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Encep Sudarwan mengungkap ide pemerintah untuk mengubah aset negara di DKI Jakarta menjadi pusat brand wisata internasional, seperti Universal Studio maupun Disneyland.

"Ada ide misalnya Jakarta ada internasional brand soal wisata. Seperti Universal Studio, Disneyland, Lego Land, itu belum ada," kata Encep di Kantor DJKN, Jakarta, Jumat (14/2).

Tak hanya Jakarta Pusat, Encep juga tak menutup kemungkinan wilayah Jakarta lainnya dapat dijadikan lokasi brand wisata internasional tersebut. Ia kemudian menyebutkan Jakarta Timur sebagai salah satu wilayah yang berpotensi untuk dijadikan lokasi brand wisata internasional.

"Ada yang menyarankan di Jakarta, mungkin di Jakarta Timur atau di mana, ada kawasan wisata itu. Kami sedang mengumpulkan ide-ide," ungkapnya.

Lihat juga: Ibu Kota Pindah, Asing Lirik Kantor Pemerintahan di DKI

Ide memasukkan brand wisata internasional tersebut muncul saat pemerintah berupaya untuk memanfaatkan aset pemerintah di Jakarta seiring pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.

Berdasarkan paparannya, total aset negara yang dapat dimanfaatkan di Jakarta mencapai Rp1.400 triliun.

Encep mengatakan pemerintah saat ini mempertimbangkan untuk menggandeng pihak swasta dalam pemanfaatan aset-aset tersebut.

"Jadi kami ingin Jakarta hidup juga. Kami ingin mempertahankan aset-aset yang di Jakarta, apakah itu masih bisa dipakai, atau bisa kerja sama dengan swasta. Misalnya, konsesi 30 tahun atau berapa puluh tahun," jelasnya.

Lihat juga: Draf Omnibus Law, Ormas Islam Bisa Terlibat Sertifikasi Halal

Pemerintah sendiri, lanjut Encep, sudah mengundang beberapa investor asing dalam membahas rencana ataupun ide-ide pemanfaatan aset di Jakarta itu.

"Kami juga udah undang investor untuk sharing," tukasnya.

Sebelumnya, pemerintah berencana memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan pemindahan akan dilakukan secara bertahap. Hal itu dilakukan karena pembangunan ibu kota baru juga akan dilakukan secara bertahap.

Pada tahun ini, Suharso menjelaskan proses pemindahan ibu kota dilakukan dengan merancang masterplan pembangunan, dan perumusan Undang-Undang (UU) Ibu Kota Negara.

[Gambas:Video CNN]

"Pada 2020 mulai masterplan, kemudian penetapan rencana tata ruang kawasan, kemudian pembahasan Rancangan UU (RUU) Ibu Kota Negara. RUU ini sudah kami susun, dan sekarang sedang dalam proses sirkulasi di kementerian," ungkapnya.

Untuk groundbreaking atau pencanangan ibu kota baru ditargetkan dilakukan pada 2021. Setelah itu, proses akan dilanjutkan dengan membangun bangunan fungsi pendukung hunian, rumah sarana, dan infrastruktur kesehatan.

"(Pembangunan) jaringan telekomunikasi pada 2023, penyiapan lahan, diplomatic compound, upgrading bandara dan pelabuhan termasuk tahun 2023," jelasnya.

Lihat juga: Belum Ada Langkah Amankan Ekonomi dari Infeksi Virus Corona

(ara/sfr)