DPR Minta Mentan Benahi Perhitungan Data Pertanian

CNN Indonesia | Selasa, 18/02/2020 12:48 WIB
DPR Minta Mentan Benahi Perhitungan Data Pertanian DPR meminta agar Kementan menghitung data riil. Sehingga perbedaan data antar kementerian dan lembaga tidak kembali terulang. (ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah)
Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta Kementerian Pertanian (Kementan) untuk menghitung potensi peningkatan produksi pertanian secara realistis agar tidak mengalami perbedaan data. Pasalnya, pada 2018 lalu, terjadi perbedaan data antara BPS dan Kementan untuk total produksi gabah kering giling (GKG), produksi padi, konsumsi beras hingga surplus beras.

"Jadi jangan nanti potensinya dibuat setinggi langit pencapaian cuma sekaki bukit," kata Ketua Komisi IV DPR RI Sudin saat Rapat Kerja dengan Kementan di Jakarta, Senin (17/2).

Sudin pun mengimbau Kementan untuk menyampaikan capaian produksi komoditas pertanian dengan menggunakan angka yang riil, bukan dengan data yang telah diolah. Sebab, lanjut Sudin, hal tersebut dapat memicu kesalahpahaman di masyarakat.


"Tolong data secara transparan sampaikan ke menteri, gagal ya gagal, bisa dilanjutkan ya dilanjutkan, bisa ditingkatkan ya tingkatkan," ujarnya.

Sebagai Informasi, dalam Program Kerja Tahun Anggaran 2020 Kementan telah menargetkan produksi padi pada tahun ini sebesar 59,15 juta ton gabah kering giling, 24,17 juta ton jagung pipilan kering, bawang merah 1,66 juta ton. Sementara untuk cabe besar 1,35 juta ton, cabe rawit 1,47 juta ton, kopi 769,72 juta ton, dan kakao 771,89 ribu ton.

Selain masalah kesamaan data, Sudin mengungkap agar anggaran Kementan dialokasikan kepada program yang berdampak pada sasaran peningkatan produksi serta yang memberikan dampak langsung bagi petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian.

Ia kemudian mengimbau Kementan tidak membuat program dan kebijakan yang dinilai gagal pada periode sebelumnya untuk diimplementasikan pada periode ini.

"Oleh sebab itu perlunya evaluasi kegiatan tersebut dan merealokasikan anggarannya untuk program diversifikasi pangan yang lebih berdaya guna dan bermanfaat," ujarnya.

Pasalnya, Sudin menyebut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menemukan banyak permasalahan di lapangan berkenaan dengan beberapa kegiatan atau program Kementerian Pertanian periode sebelumnya. Contohnya, program bekerja ataupun bantuan ayam yang nilainya hampir Rp850 miliar.

[Gambas:Video CNN]


(ara/age)