DPR Restui Sri Mulyani Pungut Cukai Produk Plastik

Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi XI menyetujui rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani memungut cukai dari produk plastik. Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"DPR Komisi XI menyetujui rencana pemerintah untuk melakukan penambahan jenis barang kena cukai berupa produk plastik," kata Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto, Rabu (19/2).

Namun, cakupan izin tersebut masih mengarah kepada produk plastik secara umum sebagai objek cukai baru. Sedangkan usulan pemerintah mengerucut pada pengenaan cukai kantong plastik.

Pasalnya, beberapa anggota Komisi XI mengusulkan pengenaan cukai pada produk plastik secara keseluruhan mencakup botol plastik dan styrofoam. Anggota Komisi XI Yessi Melania menuturkan fakta di lapangan bahwa penggunaan produk plastik lainnya juga mengotori lingkungan.

Lihat juga: Dirut Asabri Minta Polisi Tagih Kerugian Investasi Rp11,4 T

"Mengapa cukai hanya untuk kantong plastik kresek? Faktanya di Bali yang menjadi masalah adalah single use plastic seperti styrofoam, botol plastik, dan cotton bud. Apakah benar ada ketakutan melawan perusahaan penghasil minuman berbotol," ujarnya.

Senada, Anggota Komisi XI Bertu Merlas mendukung ekstensifikasi objek kena cukai. Ia meminta pemerintah tidak membatasinya hanya pada kantong plastik.

"Mengapa bukan bahan baku plastik yang dikenai cukai," katanya.

Setelah izin dikeluarkan, anggota dewan juga meminta pemerintah menyusun road map (peta jalan) perluasan barang kena cukai. Akan tetapi, fraksi PKS dan PPP Komisi XI belum memberikan restunya.

Lihat juga: Pemerintah Akan Buka Keran Impor Gula Konsumsi 200 Ribu Ton

Menanggapi hal tersebut, Sri Mulyani menuturkan pihaknya akan mendesain ulang kebijakan pengenaan cukai produk plastik. Ia mengaku akan menampung seluruh aspirasi wakil rakyat.

"Karena itu juga harus dilakukan waktunya dan berapa tarifnya, produk apa saja yang akan terkena, nanti akan kami kaji secara hati-hati," tuturnya.

Namun demikian, ia menegaskan pemerintah akan mengutamakan kebijakan pengenaan cukai itu tidak akan membebani ekonomi masyarakat di tengah kondisi perekonomian yang menantang.

"Kami juga memiliki kepedulian terhadap kondisi ekonomi secara keseluruhan. Jadi nanti kami akan cari waktu dan juga cara yang paling tepat," ucapnya.

Lihat juga: Sri Mulyani Bakal Kenakan Cukai pada 'Asap Knalpot'

Sebelumnya, bendahara negara mengatakan potensi penerimaan negara dari pengenaan cukai kantong plastik sebesar Rp1,6 triliun. Hal itu dengan catatan usulan tarif cukai kantong plastik disetujui sebesar Rp30 ribu per kilogram (kg) atau Rp200 per lembar.

Diketahui, pengenaan cukai kantong plastik sudah berkali-kali diusulkan oleh Kementerian Keuangan kepada DPR. Hanya saja, belum ada persetujuan dari anggota dewan hingga saat ini.

[Gambas:Video CNN]

(ulf/age)