Luhut Soal AS Anggap RI Negara Maju: Jangan Berburuk Sangka
CNN Indonesia
Selasa, 25 Feb 2020 19:32 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pencoretan status Indonesia dari daftar negara berkembang oleh Amerika Serikat (AS) merupakan strategi licik untuk menekan defisit neraca perdagangan dengan Indonesia.
Dia menyayangkan berbagai pihak yang menganggap langkah tersebut sebagai serangan terhadap Indonesia. Sebab, menurut dia, kebijakan itu sebetulnya diberikan kepada 26 negara di dunia.
"GSP itu ada deal (kesepakatan) sendiri. Jadi, kalau ada orang bilang ada strategi licik, itu tidak benar, jangan kita berburuk sangka," katanya di Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Selasa (25/2).
Luhut menegaskan pencoretan dari negara berkembang tak berpengaruh dengan Generalized System of Preferences (GSP) Indonesia sebab pemerintah baru akan menyelesaikan detailnya dengan Kantor Perwakilan Perdagangan AS (USTR) pada 2 Maret mendatang.
Di kesempatan yang sama, Luhut menyebut pemerintah tengah berupaya meningkatkan kerja sama bilateral dengan AS melalui persetujuan perdagangan bebas terbatas (limited free trade agreement).
"Kami punya pemikiran meningkatkan (kerja sama) menjadi limited free trade agreement, belum sampai free trade agreement karena harus mencapai persetujuan dari kongres (AS), tapi target kita ke situ," ungkapnya pada Selasa (25/2).
Sebelumnya, pencoretan Indonesia dari daftar negara berkembang AS dikhawatirkan berbagai pihak akan berpengaruh dengan pencabutan fasilitas pengurangan bea masuk GSP.
GSP merupakan fasilitas insentif tarif preferensial umum atau fasilitas bea masuk impor terhadap produk ekspor negara penerima yang diberikan oleh negara maju demi membantu ekonomi negara berkembang.
[Gambas:Video CNN]
Jika dihapuskan, ekspor Indonesia terancam berkurang daya saingnya karena terkena tarif lebih tinggi. Ujung-ujungnya, ekspor dapat tertekan dan memperlebar defisit neraca dagang.
Pada Januari 2020, neraca perdagangan Indonesia tercatat defisit US$864,2 miliar. Namun, dengan AS, neraca perdagangan RI surplus US$1,01 miliar.
(wel/sfr)
Dia menyayangkan berbagai pihak yang menganggap langkah tersebut sebagai serangan terhadap Indonesia. Sebab, menurut dia, kebijakan itu sebetulnya diberikan kepada 26 negara di dunia.
"GSP itu ada deal (kesepakatan) sendiri. Jadi, kalau ada orang bilang ada strategi licik, itu tidak benar, jangan kita berburuk sangka," katanya di Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Selasa (25/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, pencoretan Indonesia dari daftar negara berkembang AS dikhawatirkan berbagai pihak akan berpengaruh dengan pencabutan fasilitas pengurangan bea masuk GSP.
GSP merupakan fasilitas insentif tarif preferensial umum atau fasilitas bea masuk impor terhadap produk ekspor negara penerima yang diberikan oleh negara maju demi membantu ekonomi negara berkembang.
[Gambas:Video CNN]
Jika dihapuskan, ekspor Indonesia terancam berkurang daya saingnya karena terkena tarif lebih tinggi. Ujung-ujungnya, ekspor dapat tertekan dan memperlebar defisit neraca dagang.
Pada Januari 2020, neraca perdagangan Indonesia tercatat defisit US$864,2 miliar. Namun, dengan AS, neraca perdagangan RI surplus US$1,01 miliar.
(wel/sfr)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK