Erick Thohir Minta Swasta Tak 'Gerogoti' BUMN

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta kepada pihak swasta untuk tidak 'menggerogoti' perseroan BUMN. Permintaan ia sampaikan karena ia menemukan ada pihak swasta kerap 'menaruh orang' di perusahaan BUMN.

Orang tersebut ditempatkan sebagai siasat untuk memastikan kelanjutan bisnis mereka.

"Banyak teman-teman swasta mengakali taruh orang di dalam supaya bisnisnya (jalan) terus," kata Erick di acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2020, Rabu (26/2).

Kendati demikian, Erick mengaku tidak mempermasalahkan siasat tersebut, selama pihak swasta dapat menjamin transparansi dan kerja sama yang baik dengan BUMN.

Ia mengimbau pihak swasta tidak menyalahgunakan siasat tersebut dengan cara 'menggerogoti' BUMN. Pasalnya, masyarakat bisa rugi Rp476 jika swasta melakukan hal tersebut kepada BUMN.

Lihat juga: Luhut Sebut 30 Cukong Siap Danai Ibu Kota Baru

"Itu enggak apa-apa, tapi asal transparan dan terbuka, jangan sampai taruh orang di dalam tapi menggerogoti. Kalau ada apa-apa, rakyat bisa kehilangan Rp476 triliun setahun. Apa itu yang diinginkan? kan tidak," jelasnya.

Sayangnya, Erick tidak menjelaskan lebih jelas maksud dari kata 'menggerogoti' dan perhitungan kerugian yang disebutkannya itu. Ia juga tak menyebut siapa swasta yang menggerogoti BUMN tersebut.

Hanya saja, ia menegaskan untuk tak segan mencopot direksi BUMN apabila terbukti 'menggerogoti' BUMN.

"Jangan dibalik business as usual BUMN digerogoti dan bangkrut. Direksi yang mau menggerogoti BUMN saya copot," tegasnya.

Lebih lanjut, Erick menyebut pihaknya tak akan menutup kerja sama dengan swasta. Ia meminta pihak swasta untuk melakukan kerja sama dengan BUMN secara baik dan benar untuk memajukan negara.

Lihat juga: Sri Mulyani Pastikan Tak Suntik Dana ke Jiwasraya Tahun Ini

"Kalau ada apa-apa sama BUMN, tidak baik buat semua. Kami (BUMN dan Swasta) partner yang baik. saya berharap dengan adanya reformasi di BUMN. Jadi silahkan berpartner dengan BUMN, tapi swasta juga tolong berpartner baik dan hasilnya baik, dengan hasil dividennya baik. itu saja," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan BUMN dan perusahaan swasta ikut mendanai kegiatan riset dalam mengembangkan produk teknologi unggulan di dalam negeri.

Jokowi bilang pendanaan untuk riset pengembangan produk teknologi tak akan cukup bila hanya berasal dari kantong negara alias Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Makanya, perlu bantuan dari perusahaan pelat merah dan sektor swasta.

"Pengembangan teknologi unggulan perlu mendapatkan dukungan pendanaan riset yang memadai sehingga tidak setengah-setengah. Anggaran riset bukan hanya bersumber dari APBN, tapi juga perlu dorongan pendanaan riset dari BUMN maupun sektor swasta," papar Jokowi, Kamis (6/2) lalu.

[Gambas:Video CNN]

(ara/age)