Jokowi Titahkan Menteri Detailkan Pembiayaan Ibu Kota Baru
CNN Indonesia
Rabu, 26 Feb 2020 15:48 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo memerintahkan para menterinya untuk menyusun skema pembiayaan dalam pembangunan ibu kota baru di Kalimantan secara rinci.
Skema ini disiapkan agar calon investor swasta lokal dan asing bisa mendapatkan penjelasan detail terkait di mana saja mereka bisa menanamkan dananya di ibu kota baru.
"Petakan proyek mana yang akan dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta mana yang dikerjakan oleh investasi langsung," papar Jokowi di Kantor Presiden, Rabu (26/2).
Menurutnya, ada beberapa negara yang sudah mengungkapkan minat untuk berinvestasi di ibu kota baru. Salah satunya Korea Selatan.
"Kemarin saya menerima tamu dari Korea Selatan yang juga sudah memiliki pengalaman dalam membangun ibu kota baru yang smart dan green city," terang Jokowi.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menuturkan Korea Selatan memang tertarik untuk ikut andil dalam pembangunan ibu kota baru. Namun, negara itu belum menyampaikan secara spesifik bentuk kerja sama seperti apa yang akan dilakukan.
"Korea Selatan punya pengalaman di kota hijau, pembangunan kota berkelanjutan. Hal-hal detail belum kami bicarakan," ucap Suharso.
Sejalan dengan itu, Jokowi mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Ibu Kota Negara sudah selesai dan akan segera diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setelah reses. DPR akan memasuki masa reses pada 27 Februari-22 Maret 2020.
Jokowi menyatakan sudah menerima laporan dari Suharso mengenai progres perumusan RUU Ibu Kota Negara.
"Saya sudah mendengar bahwa undang-undang sudah selesai dan mungkin akan disampaikan ke DPR setelah reses," ucap Jokowi.
Sebagai informasi, Jokowi telah menetapkan lokasi ibu kota baru pada pertengahan tahun lalu. Ia memilih Kecamatan Samboja, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kecamatan Sepaku Semoi, Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Untuk merealisasikan rencana tersebut, pemerintah membutuhkan dana sebesar Rp466 triliun.
Dari total kebutuhan anggaran tersebut, pemerintah hanya mampu membiayai 19 persen saja. Jokowi berharap kekurangan pembiayaan ibu kota baru nantinya bisa ditutup oleh investasi swasta dan BUMN.
[Gambas:Video CNN]
(aud/age)
Skema ini disiapkan agar calon investor swasta lokal dan asing bisa mendapatkan penjelasan detail terkait di mana saja mereka bisa menanamkan dananya di ibu kota baru.
"Petakan proyek mana yang akan dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta mana yang dikerjakan oleh investasi langsung," papar Jokowi di Kantor Presiden, Rabu (26/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Korea Selatan punya pengalaman di kota hijau, pembangunan kota berkelanjutan. Hal-hal detail belum kami bicarakan," ucap Suharso.
Sejalan dengan itu, Jokowi mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Ibu Kota Negara sudah selesai dan akan segera diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setelah reses. DPR akan memasuki masa reses pada 27 Februari-22 Maret 2020.
"Saya sudah mendengar bahwa undang-undang sudah selesai dan mungkin akan disampaikan ke DPR setelah reses," ucap Jokowi.
Sebagai informasi, Jokowi telah menetapkan lokasi ibu kota baru pada pertengahan tahun lalu. Ia memilih Kecamatan Samboja, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kecamatan Sepaku Semoi, Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Untuk merealisasikan rencana tersebut, pemerintah membutuhkan dana sebesar Rp466 triliun.
Dari total kebutuhan anggaran tersebut, pemerintah hanya mampu membiayai 19 persen saja. Jokowi berharap kekurangan pembiayaan ibu kota baru nantinya bisa ditutup oleh investasi swasta dan BUMN.
[Gambas:Video CNN]
(aud/age)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK