Sri Mulyani Sebut Sektor Kesehatan Jadi Prioritas APBN

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah akan memprioritaskan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 untuk sektor kesehatan. Prioritas ini dilakukan karena penyebaran virus corona semakin meluas di Indonesia.

Sri Mulyani menjelaskan sektor kesehatan juga akan masuk dalam paket kebijakan fiskal jilid ketiga. Ia mencontohkan, kebijakan yang diambil kemungkinan seperti mempermudah perusahaan untuk memproduksi alat-alat kesehatan dan mengedepankan kebutuhan rumah sakit.

"Permintaan ini kan sedang tinggi, jadi permudah untuk menyediakan peralatan kesehatan, masker, kemudian mungkin ventilator yang dibutuhkan rumah sakit," ucap Sri Mulyani, Rabu (18/3).

Kemudian, pemerintah juga akan memprioritaskan penggunaan fiskal untuk jaring pengamanan sosial (social safety net). Dengan kata lain, pemerintah berpotensi menambah bantuan sosial (bansos) demi menjaga daya beli masyarakat.

Lihat juga: Skenario Lockdown ala Sri Mulyani 'Lawan' Corona

"Banyak opsinya untuk social safety net, misalnya program keluarga harapan (PKH) lalu kartu sembako. Kami lihat juga sektor-sektor informal. Kami masih pelajari," kata Sri Mulyani.

Selanjutnya, dunia usaha menjadi fokus ketiga oleh pemerintah dan akan masuk dalam paket kebijakan fiskal jilid ketiga. Sri Mulyani bilang dunia usaha butuh sejumlah insentif agar bisa bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi karena virus corona.

"Ini membantu agar dunia usaha bisa bertahan, caranya dengan membantu dari sisi arus kasnya," jelasnya.

Namun, Sri Mulyani belum bisa merinci dana yang akan dialokasikan untuk meluncurkan paket kebijakan fiskal jilid ketiga. Pemerintah, kata dia, masih mengkaji lebih detail untuk pelaksanaannya.

Lihat juga: AS-Eropa Terancam Resesi, Rupiah 'Menggigil' ke Rp15.222

Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan dua paket kebijakan fiskal demi meredam dampak virus corona terhadap ekonomi domestik. Alokasi yang disiapkan pemerintah untuk paket pertama sebesar Rp10,3 triliun, sedangkan paket kedua sebesar Rp22,9 triliun.

Belanja Dinas Berkurang Akibat Corona

Sementara itu, total belanja pemerintah hingga akhir Februari 2020 meningkat 11 persen dari Rp145,7 triliun menjadi Rp161,7 triliun. Mayoritas dana digunakan untuk belanja kementerian/lembaga (k/l) sebesar Rp83,9 triliun.

Hanya saja, khusus untuk indikator belanja perjalanan dinas di kementerian dan lembaga menurun sebesar 7,5 persen. Hal ini karena pemerintah mengalihkan anggarannya untuk penanganan virus corona.

"Di sini perjalanan dinas turun karena virus corona," ucap Sri Mulyani.

Lihat juga: Indonesia Beli 500 Ribu Alat Tes Corona dari China

Di sisi lain, terjadi penarikan lebih awal untuk bantuan sosial (bansos), khususnya pembayaran untuk peserta bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan untuk Maret dan April 2020. Dengan demikian, secara keseluruhan total belanja kementerian dan lembaga masih meningkat.

Sementara, untuk belanja non kemneterian dan lembaga hingga akhir Februari 2020 sebesar Rp77,8 triliun. Dana itu paling banyak digunakan untuk pembayaran bunga utang sebesar Rp34,3 triliun dan subsidi Rp11 triliun. 

[Gambas:Video CNN]


(aud/age)