Khudori
Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), anggota Pokja Dewan Ketahanan Pangan (2010-sekarang), dan peminat masalah sosial-ekonomi pertanian dan globalisasi. Telah menghasilkan lebih 1000 artikel/paper, menulis 6 buku, dan mengeditori 12 buku. Salah satu bukunya berjudul ”Ironi Negeri Beras” (Yogyakarta: Insist Press, 2008).

Gurih Impor Bawang Putih dan Alpa yang Beruntun

Khudori, CNN Indonesia | Selasa, 31/03/2020 13:45 WIB
Impor bawang putih kini telah jadi ajang bisnis sekaligus perburuan para pemburu rente yang menggiurkan. Pemerintah menghapus izin impor bawang putih dan bawang bombai untuk menjaga pasokan kedua bahan makanan di tengah wabah corona.(Matthew Pilachowski)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sehari setelah memberikan laporan kepada Presiden Joko Widodo mengenai langkah stabilisasi harga terkait Covid-19, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menggelar jumpa pers. Lewat telekonferensi, 18 Maret 2020, Agus menjelaskan langkah merelaksasi impor.

Bawang putih dan bawang bombai tak perlu mendapatkan surat persetujuan impor (SPI) dari Kemendag seperti aturan lama. Bahkan, ia memastikan importir juga tidak perlu harus mengantongi Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Kementan.

Hingga saat ini harga bawang putih dan bawang bombai masih tinggi karena stok yang menipis. Dihitung sejak awal tahun, harga bawang putih naik 60%, dan bombai melejit hingga 100%. Relaksasi diharapkan bisa segera meredam kenaikan harga.


Lewat Permendag No. 27/2020, Agus merevisi Permendag No. 44/2019 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura. Selain SPI, importir juga dibebaskan dari menyerahkan laporan survei (LS).

Aturan berlaku 19 Maret-31 Mei 2020, mendekati masa tanggap darurat Covid-19.

Sampai di sini, kelangkaan dan kenaikan harga bawang putih dan bawang bombai seolah menemukan solusi cespleng. Tiga hari usai Agus jumpa pewarta, persisnya 21 Maret 2020, Dirjen Hortikultura Kementan Prihasto Setyanto menyebar rilis ke media.

Intinya, menurut Prihasto, sekalipun bebas SPI dan LS, importir harus mengantongi RIPH. Guna memperkuat alasan itu, Prihasto mengutip Pasal 88 ayat 2 UU No. 13/2010 tentang Hortikultura.

Belakangan, silang sengkarut ini menemukan titik kompromi: RIPH tak wajib, tapi Badan Karantina Kementan mencatat importir yang ada RIPH dan tidak.

Mengulang Alpa

Kata kaum bijak bestari, selalu ada sisi terang dari gelap. Kesejatian seringkali seperti bintang yang tidak bisa dilihat kecuali di gelap malam. Dalam terang kehidupan normal, manusia sulit mengenali kebenaran hakiki. Kesejatian tersamar ornamen pernak-pernik penampilan. Saat zaman kelam datang --seperti bayang kelam Covid-19-- barulah dikenali mana yang benar sejati, mana yang palsu manipulasi.

Tak perlu diakui, juga tidak harus dibantah, kenaikan harga bawang putih dan bombai kali ini terjadi karena stok menipis. Stok terbatas karena izin impor tak kunjung keluar.

Covid-19 mendera China sejak akhir 2019, dan kian merajalela awal 2020. Sementara rapat koordinasi terbatas pangan baru digelar pada 7 Februari 2020. Rapat memutuskan impor bawang putih dari China tetap bisa dilakukan dan penutupan impor hanya buat hewan hidup. Kementerian/lembaga pun diminta segera mengeluarkan izin impor agar barang tersedia.

Kementan sebetulnya telah menerbitkan RIPH bawang putih 103 ribu ton pada 15 November 2019. Tapi mengapa rapat koordinasi terbatas pangan baru digelar 7 Februari 2020?

Bukankah pemerintah sudah paham tahun ini tak ada bawang putih domestik untuk dikonsumsi? Bawang putih, juga bombai, sepenuhnya diisi dari impor. Karena itu, secara teknis mestinya pengelolaannya lebih mudah. Koordinasi buruk dan miskin antisipasi ini seperti repetisi hal serupa tahun lalu. Mengapa kealpaan berulang, bahkan beruntun?

Hitam-putih persoalan impor bawang putih ini tergambar lewat sejumlah fakta kasat mata.

Pertama, keuntungan impor bawang putih amat gurih. Sebagai gambaran, pada 2018 rata-rata harga bawang putih impor US$ 0,85/kg (Rp12.197/kg). Sepanjang 2018, menurut Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), harga bawang putih di pasar tradisional domestik antara Rp16.650/kg - Rp37.500/kg atau rata-rata Rp27.075/kg. Pada 2019 dengan rerata harga pasar Rp37.300/kg, potensi keuntungan importir lebih besar lagi.

Selain disparitas harga, keuntungan berasal dari faktor kali volume impor. Pada 2018, Indonesia mengimpor bawang putih 582.994 ton senilai US$ 497 juta dolar (Rp 7,1 triliun). Impor 99,6% dari China.

Disparitas harga beli dan jual yang eksesif serta volume yang besar tak hanya menjamin keuntungan luar biasa bagi penerima kuota impor, tapi juga memberi insentif bagi calon penerima kuota untuk menyuap agar bisnisnya mulus. Ini semua jadi kalkulasi menarik bagi pemburu rente melanggengkan tata kelola impor tetap karut marut.

Hal ini juga terlihat dari vonis tiga terdakwa (Direktur Cahaya Sakti Agro Chandry Suanda, Direktur PT Sampico Adhi Abattoir Dody Wahyudi, dan pihak swasta Zulfikar) yang menyuap eks anggota DPR dari PDIP I Nyoman Dhamantra, 6 Januari 2020. Mereka dipersalahkan karena menyuap Dhamantra Rp2 miliar untuk pengurusan SPI kuota impor bawang putih. Tiga terdakwa lain menunggu vonis.

Berikutnya, praktek kartel. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutus praktik kartel 19 importir bawang putih pada 2014 -- meski sempat dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 2015.

Namun, pada 2018 di level Mahkamah Agung putusan KPPU dikuatkan. Dua bukti di meja hijau ini --sebagai fakta kasat mata kedua-- menunjukkan impor bawang putih telah jadi ajang bisnis dan perburuan para pemburu rente yang menggiurkan. Lagi-lagi, didorong oleh keuntungan yang teramat besar.

Kealpaan beruntun sesungguhnya tidak patut diulang. Karena itu, pertama, pemerintah harus memperbaiki tata kelola impor. Koordinasi K/L, termasuk percepatan administrasi dan menjaga kredibilitas keputusan rakor di Kemenko Perekonomian, harus menjadi prioritas perbaikan.

Lalu, mengintegrasikan secara otomatis portal Inatrade di Kemendag dengan portal instansi lain terkait data dokumentasi hasil koordinasi dan rekomendasi.

Kedua, mengubah sistem pengendalian impor dari rezim kuota ke rezim tarif. Rezim tarif selain transparan juga adil karena memberi peluang yang sama kepada semua pelaku usaha untuk mengimpor dengan membayar tarif yang ditetapkan.

Lebih dari itu, perolehan tarif juga masuk kas negara, tidak mengalir ke kantong para pencoleng seperti selama ini. Dua langkah ini diharapkan efektif menutup peluang perilaku culas dan lancung.

(vws)
LEBIH BANYAK DARI KOLUMNIS