Asuransi Jiwasraya Kantongi Nama Investor untuk Anak Usaha

CNN Indonesia | Rabu, 01/04/2020 07:10 WIB
Asuransi Jiwasraya Kantongi Nama Investor untuk Anak Usaha Jiwasraya telah menentukan investor untuk anak usaha, Jiwasraya Putra. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia -- PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengaku telah menentukan investor bagi entitas anak, PT Jiwasraya Putra. Selanjutnya, kedua belah pihak akan menyelesaikan masalah administrasi.

"Kami sudah laporkan pemenang yang terpilih, tapi seperti diketahui, semua aksi korporasi tidak bisa di-declare (dibuka) sampai sign (tanda tangan)," ujar Direktur Utama Jiwasraya Hexana Tri Sasongko melalui video conference, Selasa (31/3).

Sebelumnya, perseroan telah menggelar uji tuntas alias due diligence terhadap lima calon investor. Empat diantaranya merupakan investor asing, dan satu sisanya berasal dari dalam negeri.


Setelah menentukan pemenang, Jiwasraya akan menyelesaikan negosiasi jangka waktu perjanjian jual beli bersyarat atau conditional sale and purchase agreement (CSPA).

"Nanti pada waktunya akan segera diumumkan, mudah-mudahan dalam waktu 2-3 bulan ini sudah selesai," ujarnya.

Jiwasraya Putra merupakan anak usaha yang sahamnya dimiliki oleh empat perusahaan pelat merah. Keempat perusahaan tersebut meliputi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Pegadaian (Persero), dan PT Telekomunikasi Selular (Persero) atau Telkomsel.

Pembentukan Jiwasraya Putra menjadi salah satu solusi pembayaran tunggakan klaim polis kepada nasabah karena perseroan mengalami tekanan likuiditas.

Masalah keuangan Jiwasraya bermula ketika perseroan menunda pembayaran klaim produk saving plan yang dijual melalui tujuh bank mitra (bancassurance) senilai Rp802 miliar per Oktober 2018. Hingga akhir 2019, utang pembayaran klaim tembus Rp12,4 triliun.

Hari ini, perseroan mulai membayar cicilan klaim sebesar Rp470 miliar. Untuk tahap pertama, pembayaran diberikan kepada pemegang polis tradisional yang telah lolos verifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

[Gambas:Video CNN]


(ulf/sfr)