Pengamat Nilai Suntikan Rp3 T ke BPJS Jauh dari Cukup

CNN Indonesia | Jumat, 03/04/2020 07:30 WIB
Pengamat menilai suntikan dana sebesar Rp3 triliun tidak akan cukup memperbaiki kinerja BPJS Kesehatan usai kenaikan iuran dibatalkan. Pengamat menilai suntikan dana Rp3 triliun dari pemerintah tak berarti banyak bagi keuangan BPJS Kesehatan. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia -- Pengamat menilai suntikan dana tambahan sebesar Rp3 triliun dari pemerintah tak akan berdampak signifikan pada keuangan BPJS Kesehatan setelah kenaikan iuran dibatalkan. Terlebih, kebutuhan medis melonjak di tengah wabah virus corona.

Pengamat asuransi Irvan Rahardjo menyebut dana tambahan yang merupakan bagian dari insentif sektor kesehatan dalam menangani penyebaran virus corona itu masih jauh dari cukup untuk menjaga kualitas layanan kesehatan peserta. Pasalnya, defisit BPJS Kesehatan per 2019 saja sebesar Rp15,5 triliun meski telah menerima suntikan dana sebesar Rp13,5 triliun dari iuran ASN, TNI, dan Polri.

"Rp3 triliun jauh dari cukup, ini hanya sebagian kecil saja mungkin pertimbangannya sebagai penjaring keamanan peserta di tengah wabah virus corona saat ini," tuturnya, Rabu (1/4).


Irvan bilang, situasi diperparah oleh keharusan pemerintah mengembalikan lebih bayar iuran para peserta mandiri yang dibatalkan Mahkamah Agung (MA) lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan pada awal Maret lalu. Menurutnya, dana suntikan tersebut tak berarti banyak karena defisit pun akan terus membengkak.

Sebagai catatan, per 1 Januari 2020, iuran kelas mandiri BPJS Kesehatan naik dua kali lipat. Iuran peserta kelas mandiri I melejit dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu per bulan, lalu untuk kelas mandiri II melonjak dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu per bulannya. Sementara untuk kelas mandiri III naik dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu per bulan.

BPJS Kesehatan sendiri telah menjamin pengembalian saldo lebih para peserta. Namun, belum jelas akan seperti apa skema pengembalian tersebut sehingga hingga kini para peserta masih dikenakan biaya per 1 Januari 2020.

Menurut Irvan, saat ini pemerintah tengah 'galau' menentukan langkah selanjutnya setelah diharuskan MA menanggung beban bayar peserta BPJS Kesehatan. Jika pemerintah tak mampu menanggung beban tersebut, Irvan menyebut fasilitas kesehatan peserta yang bakal menjadi korban.

"Pemerintah masih cukup galau untuk menyuntikkan dana. Jadi kita harus ingat, kalau pun tarif tak jadi naik maka pemerintah harus mencari cara lain untuk menutup defisit BPJS Kesehatan," katanya.

Penyelesaian defisit tidak akan mudah mengingat beban negara kian berat akibat gelontoran dana insentif penangkal wabah virus corona yang terus dikucurkan.

Karenanya, Irvan mengusulkan pemerintah untuk mengubah tata kelola BPJS Kesehatan dan getol menagih mereka yang selama ini menunggak meski mampu membayar.

Selain itu, Irvan juga menyarankan pemerintah untuk mengenakan biaya tambahan untuk klaim penyakit berat seperti sakit jantung, stroke, atau penderita penyakit lainnya yang diharuskan menerima penanganan khusus. Kisarannya pun tak harus melonjak 100 persen, sarannya 20 hingga 30 persen biaya perawatan dapat dikenakan kepada peserta.

Saran lainnya, pemerintah dapat mengalihkan pemasukan dari bea cukai rokok yang dinaikkan per 1 Januari 2020 lalu untuk menambal defisit BPJS Kesehatan. Dana tersebut menurutnya dapat dialirkan secara berkesinambungan tanpa membuat keuangan negara babak belur.

"Lainnya seperti tata kelola, efisiensi dan menggalakkan iuran terutama ke peserta yang menunggak bisa dilakukan," ungkapnya.

Ekonom CORE Indonesia Piter Abdullah menilai langkah pemerintah menyuntikkan dana sebesar Rp3 triliun merupakan kewajiban yang harus dipenuhi akibat pembatalan MA akan tarif BPJS Kesehatan. Ia mengapresiasi langkah tersebut meski menurutnya dana tersebut tak akan berarti banyak.

Dia menambahkan, suntikkan tersebut bukanlah hal yang luar biasa sebab sebelum wabah virus corona pun suntikkan dana dibutuhkan oleh BPJS Kesehatan. Pangkal masalahnya, menurut Piter, adalah sumber pendanaan yang tak mencukupi kebutuhan. Konsep gotong royong pun tak jalan sebab banyak dari peserta yang tak disiplin dalam membayarkan iurannya.

"Peserta harus meningkatkan kedisiplinan bayar, keikutsertaan juga masih sangat rendah. Tidak bisa semuanya ditanggung terus oleh pemerintah," jawabnya.

[Gambas:Video CNN]


(wel/sfr)