Sri Mulyani Sisir Anggaran Rp800 T untuk Tangani Corona

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah terus menyisir alokasi belanja yang bisa dialihkan untuk penanganan virus corona. Salah satu yang yang dilirik adalah anggaran daerah.

Sri Mulyani menyebut ia dan Menteri Dalam Negeri sudah diperintahkan oleh Presiden Jokowi untuk melakukan penyesuaian APBD. Ia mengatakan saat ini pemerintah memerlukan penghematan belanja daerah sebesar Rp383,4 triliun untuk menangani virus corona.

Penghematan anggaran tersebut diharapkan bisa didapatkan dari penghematan belanja barang, modal dan belanja bukan prioritas.

"Ini penghematan, bukan dipotong untuk disimpan tapi diubah alokasinya untuk pelaksanaan penanganan covid-19, menangani kesehatan, bantuan sosial dan juga untuk membantu dunia usaha," ujar Ani, panggilan akrabnya, Selasa (14/4).

Lihat juga: Skenario Terberat Laju Ekonomi Minus 2,6 Persen Kuartal Kedua

Selain anggaran daerah tersebut, ia mengatakan pemerintah juga tengah menyisir belanja lainnya. Anggaran yang tengah dilirik adalah belanja modal pemerintah.

Ia mengatakan ada dana sebesar Rp145,7 triliun yang akan disisir oleh pemerintah. Pihaknya berharap dari hasil penyisiran ditemukan anggaran Rp59 triliun yang bisa dialokasikan untuk penanganan virus corona.

"Tidak berarti (dengan ini) proyek mangkrak ya, cuma ditunda untuk diperpanjang, sehingga tekanan ke APBN tahun ini bisa diatasi bersama," jelasnya.

Anggaran lain adalah belanja tidak prioritas yang totalnya mencapai Rp173, 8 triliun. "Kami akan lakukan penyisiran hingga Rp41 triliun," katanya.
Ani mengatakan penyisiran dilakukan karena memang APBN 2020 mengalami tekanan luar biasa akibat pandemi virus corona.

[Gambas:Video CNN]
Selain itu, Sri Mulyani mengatakan pihaknya juga tengah menyisir belanja perjalanan dinas dan pertemuan. Tahun ini, pemerintah mengalokasikan belanja sekitar Rp49,9 triliun untuk keperluan tersebut.

Sri Mulyani mengatakan pihaknya akan mencoba memotong anggaran tersebut sampai dengan Rp35,6 triliun. 

"Belanja barang yang diserahkan ke kementerian lembaga untuk masyarakat dan pemda yang jumlahnya Rp47,6 triliun akan kami potong Rp8 triliun," katanya. (ulf/agt)