Pengusaha Usul BLT Gantikan Pelatihan Online Kartu Prakerja

Jakarta, CNN Indonesia -- Kalangan pelaku usaha dan ekonom kompak mengusulkan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai pengganti program pelatihan online dalam program kartu prakerja. Mereka menilai, BLT akan memberikan dampak langsung kepada masyarakat ketimbang pelatihan online dalam situasi krisis pandemi virus corona (covid-19).

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai masyarakat saat ini membutuhkan stimulus yang langsung mendongkrak daya beli mereka maupun bantuan dalam bentuk kebutuhan pokok. Sebab, covid-19 telah melumpuhkan sumber-sumber ekonomi rakyat.

"Prakerja kami harapkan harus diubah karena sekarang tidak butuh pelatihan, dulu waktu kampanye penting untuk menaikkan skill, tapi konteks 2020 yang kita hadapi situasi berbeda," ujarnya dalam diskusi virtual, Jumat (17/4).

Bhima juga mengkritisi sejumlah materi pelatihan online tidak linier dengan kebutuhan peserta. Sebagai contoh, pengemudi ojek online mendapatkan materi manajemen stress dan manajemen waktu.

"Tentunya driver ojol lebih pintar tentang manajemen waktu karena mereka tahu kapan harus mencari penumpang dan lokasinya daripada materi kartu prakerja," ucapnya.

Lihat juga: Terkuat di Asia, Rupiah Terbang ke Rp15.465 per Dolar AS

Pernyataan Bhima, diamini oleh pengusaha UMKM Dhimas Akbar. Ia menyatakan jika pemerintah ingin UMKM tetap bertahan di tengah gempuran pandemi, maka pemerintah harus mempertahankan daya beli masyarakat salah satunya melalui BLT. Dengan demikian, UMKM masih memiliki pasar yang dapat menangkap produk mereka.

"Menurut saya dari apa yang sudah kita lihat, pelatihan online ini tidak dibutuhkan, sementara krisia di depan mata tidak butuh pelatihan online," ujarnya.

Untuk diketahui, setiap peserta kartu prakerja akan mendapatkan total insentif sebesar Rp3,55 juta. Dana itu terdiri dari biaya pelatihan sebesar Rp1 juta, insentif pasca pelatihan Rp600 ribu per bulan selama empat bulan, dan insentif survei sebesar Rp50 ribu untuk tiga kali.

Solusi Efektif

Dalam kesempatan yang sama, Bhima memaparkan beberapa solusi yang dinilai lebih efektif untuk menahan kejatuhan ekonomi akibat pandemi. Pertama, diskon tarif listrik untuk pelanggan 1300 VA dan 900 VA non subsid. Ia menyatakan banyak pelaku UMKM yang merupakan pelanggan 1300 VA dan 900 VA non subsidi sehingga potongan harga tersebut sangat berarti bagi mereka di tengah kondisi ini.

Lihat juga: Tutup Pekan, IHSG Perkasa ke Level 4.634

Saat ini, pemerintah telah menanggung menanggung 100 persen biaya listrik golongan 450 VA dan 50 persen biaya listrik golongan 900 VA hingga tiga bulan ke depan.

Kedua, Bhima menilai PT Pertamina (Persero) perlu memangkas harga Bahan Bakar Minyak (BBM) baik subsidi maupun non subsidi. Toh, harga minyak mentah dunia juga merosot bahkan lebih dari 50 persen akibat pandemi. Pemangkasan harga BBM juga akan membantu UMKM, sehingga secara tidak langsung akan berdampak kepada masyarakat.

"Saya sepakat, karena harga minyak dunia turun, BBM subsidi dan non subsidi itu harus disesuaikan misalnya turun 10 persen-20 persen," ujarnya.

Ketiga, ia mendorong pemerintah untuk memangkas gas industri hingga ke posisi US$3 per MMBTU guna meringankan beban industri. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan harga gas industri sebesar US$6 per MMBTU berlaku mulai 1 April 2020.

Keempat, ia mengusulkan pemerintah membebaskan biaya internet sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia. Untuk diketahui, negeri Jiran menggelontorkan dana kurang lebih Rp2,2 triliun untuk internet gratis bagi warga selama corona.

"Malaysia juga memperluas jaringan internet jangan sampai lambat, karena ketika WFH masyarakat sangat butuh internet. Jadi mereka berpikirnya sederhana, ketika ekonomi konvensional mandeg maka harapananya ekonomi digitalnya berputar," katanya.

Lihat juga: Sri Mulyani Soroti Lonjakan Pengangguran Dunia karena Corona

Sementara itu, kalangan pelaku usaha meminta pemerintah untuk memperluas sektor yang mendapatkan pembebasan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 atau pajak gaji karyawan. Sebelumnya, fasilitas hanya diberikan kepada karyawan sektor manufaktur. Lalu, siang ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan pemerintah akan memberikan fasilitas itu untuk karyawan yang bekerja di sektor pariwisata.

"Karena yang terdampak bukan hanya sektor manufaktur tapi semua sektor, seperti penerbangan, pariwisata, usaha kecil, semuanya otomatis akan lumpuh," kata CEO Royal Agro Indonesia Final Prajnanta.

Subsidi Gaji Demi Kurangi PHK

Sementara itu, Sekjen DPP PAN yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno mengusulkan pemberian subsidi gaji atau income support. Melalui stimulus ini, maka pemerintah menanggung pembayaran sebagian gaji karyawan. Ia meyakini metode pemberian gaji ini bakal menekan angka Pemutusan Hubungan Kerja.

"Merujuk ke negara tetangga, Singapura untuk mencegah PHK itu pemberian subsidi gaji bagi pemberi kerja yang tidak PHK karyawan," ujarnya.

Lihat juga: Garuda Indonesia Potong Gaji Karyawan karena Virus Corona

Subsidi gaji, lanjutnya, tentunya tak asal digelontorkan. Ia menyatakan pemerintah perlu melihat track record perusahaan dan mempertimbangkan sektor usahanya.

"(Subsidi gaji) sangat bisa dilakukan, karena segala sesuatu sudah berbasis data. Sektor riil itu datanya lebih praktis dan tersedia, misalnya dari pemilik BPJS Ketenagakerjaan," katanya.

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah pekerja yang terkena PHK dan dirumahkan mencapai 2,8 juta. Jumlah itu berasal dari pekerja formal dan nonformal. Berdasarkan data Kemenaker, 212.394 pekerja dari sektor formal terkena PHK. Kemudian, pekerja formal yang dirumahkan sebanyak 1.205.191 orang. Dari sektor nonformal, Kemenaker mencatat sekitar 282 ribu orang tak memiliki penghasilan.

[Gambas:Video CNN]

(ulf/age)