Hipmi Minta BPK Audit Anggaran Kartu Prakerja

CNN Indonesia | Senin, 20/04/2020 14:18 WIB
Petugas mendampingi warga yang melakukan pendaftaran calon peserta Kartu Prakerja di LTSA-UPT P2TK di Surabaya, Jawa Timur, Senin (13/4/2020). Pemprov Jawa Timur membuka 56 posko yang tersebar di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur untuk memberikan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 dalam mendaftar program Kartu Prakerja. ANTARA FOTO/Moch Asim/wsj. Hipmi meminta BPK untuk mengaudit anggaran kartu prakerja yang mengalir ke platform penyedia pelatihan online. (ANTARA FOTO/Moch Asim).
Jakarta, CNN Indonesia -- Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit anggaran kartu prakerja, terutama terkait penunjukan kemitraan dengan platform penyedia pelatihan online.

Wakil Ketua Umum Hipmi Anggawira mengatakan penunjukan kemitraan harus menjadi perhatian BPK agar penggunaan uang negara dapat transparan dan tepat guna.

"Jangan sampai ada yang memanfaatkan dana untuk mengambil keuntungan sendiri atau kelompok," ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Antara, Senin (20/4).


Menurut dia, anggaran Rp5,6 triliun untuk biaya pelatihan mencapai 25 persen dari total anggaran program kartu prakerja Rp20 triliun. Biaya ini dinilai cukup mahal.

Apalagi, sambung dia, peserta harus terlebih dahulu mengikuti pelatihan atau bersifat wajib baru pemerintah akan mencairkan uang sebagai insentif. Padahal, platform lain menyediakan pelatihan gratis alias tanpa biaya.

"Jangan sampai pelatihan ini mubazir, karena tidak match (cocok) dengan kebutuhan. Jadi, kami harapkan ada skema link and match," terang Anggawira.

Ia juga menyarankan sebaiknya anggaran program kartu prakerja menjadi bantuan sosial (bansos) untuk jutaan keluarga miskin di Indonesia. "Termasuk, kolaborasi dengan pelaku usaha, sehingga iklim bisnis tetap terjaga," jelasnya.

Sebelumnya, pemerintah menyelesaikan pendaftaran gelombang I yang berlangsung sejak 11-16 April. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan jumlah peserta yang mendaftar mencapai 5,96 juta orang.

Dari jumlah tersebut, peserta yang lolos verifikasi melalui e-mail sebanyak 4,42 juta orang. Kemudian, jumlah pendaftar yang sudah diverifikasi berdasarkan nomor induk kependudukan (NIK) sebanyak 3,29 juta.

Dari seluruh proses itu, pemerintah menetapkan jumlah peserta yang lolos untuk program kartu prakerja sejauh ini sebanyak 2,07 juta orang. Namun, baru 200 ribu peserta yang bisa masuk pelatihan gelombang I

Peserta yang berhak mengikuti pelatihan gelombang I mendapatkan informasi melalui SMS. Pesan singkat dikirimkan ke nomor ponsel yang didaftarkan saat registrasi sejak Sabtu (18/4) hingga Senin (20/4).

Namun, 1,87 juta peserta lolos yang tak dinyatakan masuk dalam gelombang I tak perlu mendaftar ulang. Pemerintah akan mengirimkan link melalui e-mail untuk memilih pelatihan di gelombang 2,3, dan seterusnya sehingga tidak perlu mengikuti proses sejak awal.

Kemudian, pemerintah kembali membuka pendaftaran kartu prakerja gelombang 2 pada hari ini hingga Kamis nanti.

[Gambas:Video CNN]

(bir/sfr)