Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Airlangga Hartarto membantah anggaran sebesar Rp5,6 triliun dalam program
Kartu Prakerja tak hanya digelontorkan untuk pelatihan
online selama pandemi
covid-19.
Ia mengatakan anggaran juga akan digunakan untuk pelatihan langsung atau
offline usai penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat covid-19 berakhir.
"Ke depan, prakerja tetap ada pelatihan yang
online dan
offline. Saat PSBB berakhir, maka pelatihan dilakukan secara
online dan
offline. Tentu tidak benar seluruhnya Rp5,6 triliun hanya diberikan pada mereka yang bekerja atau belajar online," ujar Airlangga dalam jumpa pers melalui siaran langsung di akun Instagram Sekretariat Kabinet, Rabu (22/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagai informasi, pemerintah menggelontorkan dana Rp20 triliun untuk program Kartu Prakerja. Dana tersebut digunakan untuk beberapa peruntukan
.
Pertama, sebesar Rp5,6 triliun untuk biaya pelatihan. Kedua, sebesar Rp13,45 triliun untuk insentif. Ketiga, sebesar Rp840 miliar untuk dana survei. Keempat, sebesar Rp100 juta untuk PMO.
Anggaran ini naik dua kali lipat dari yang sudah direncanakan sebelumnya yakni Rp10 triliun. Peningkatan terjadi karena wabah virus corona.
Pemerintah berharap program tersebut bisa membantu masyarakat yang tertekan penyebaran wabah tersebut. Namun pelaksanaan program tersebut mendapat hujan kritik.
Salah satunya dari pakar kebijakan publik Universitas Trisaksi Trubus Rahadiansyah. Ia menilai anggaran Rp20 triliun yang digunakan untuk program itu harusnya digunakan untuk memberikan bantuan langsung tunai ke masyarakat yang tertekan virus corona.
[Gambas:Video CNN]Kritik sama juga disampaikan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad. Menurutnya mekanisme pelatihan Kartu Prakerja tidak efektif dan menimbulkan pemborosan bagi anggaran negara.
Ujungnya, ia melihat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan untuk membantu masyarakat di tengah pandemi corona hanya masuk ke 'dompet' ke ekosistem start up.
"Kalau dilihat pelatihan
online ini tidak efektif, juga tidak pas dengan kebutuhan keterampilan saat ini. Jadi lucu, padahal ini penting dan anggarannya besar sekali sampai Rp5,6 triliun," ungkap Tauhid.
Peneliti INDEF lainnya Nailul Huda menyebut delapan platform digital yang bekerja sama dengan pemerintah dalam menyediakan pelatihan kartu prakerja berpotensi meraup untung Rp3,7 triliun. Dengan masing-masing keuntungan jika dibagi rata Rp457 miliar per platform.
Perhitungan tersebut berasal dari total biaya pelatihan program kartu prakerja yang dianggarkan sebesar Rp5,6 triliun. Anggaran itu, kata Nailul, bila dibagi rata ke delapan platform masing-masing Rp700 miliar.
Jumlah tersebut belum dikurangi biaya pembuatan video program, yang diperkirakan Nailul sebesar Rp243 miliar.
(psp/agt)