Stafsus Sri Mulyani Elus Dada Baca Kritik Fuad Bawazier
CNN Indonesia
Rabu, 22 Apr 2020 15:35 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo 'elus dada' menanggapi kritikan mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier yang bertajuk 'Paket Stimulus Covid-19: Stimulus Atau Stimules?'.
Pasalnya, menurut Yustinus, ada caci maki dan hasutan yang dilontarkan mantan pejabat negara orde baru tersebut. "Saya tak kaget, cuma mengelus dada. Di saat seperti ini, semangat gotong-royong kita semakin diuji. Yang dibutuhkan adalah saling kerja sama dan bela rasa, bukan caci-maki, apalagi menghasut," ujarnya, Rabu (22/4).
Beberapa poin yang disinggung Fuad dalam tulisannya. Pertama, terkait paket stimulus I untuk menggenjot pariwisata senilai Rp72 miliar. Sebelumnya, Fuad menyatakan paket tersebut hanya menjadi bahan olokan karena pemerintah justru menggenjot jumlah wisatawan di tengah virus corona dengan memberikan diskon.
Merespons hal itu, Yustinus berdalih jika stimulus tersebut dikeluarkan ketika virus corona belum terdeteksi di Indonesia. Bahkan, belum ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO. Namun, ia mengaku hal tersebut menjadi pelajaran berharga.
"Tapi apa lacur. Situasi berubah. Pada akhirnya diakui kebijakan itu tidak lagi relevan, maka keluarlah stimulus II dan III. 'Errare humanum est, sed perseverare diabolicum,' kata Seneca. Salah itu manusiawi, tapi bertahan dalam kesalahan adalah sifat iblis," tegas Yustinus.
Kedua, terkait fasilitas potongan Pajak Penghasilan (PPh) bagi pengusaha yang dinilai Fuad tidak 'nendang'. Fuad bilang pengusaha justru merugi akibat pandemi corona hingga sebagian perusahaan melakukan PHK. Karenanya, Fuad menyebut insentif pajak ini 'bodong'.
Menanggapi pernyataan tersebut, Yustinus menjelaskan tujuan insentif PPh memang bukan menyembuhkan kondisi perusahaan, namun mengurangi dampak.
Pemotongan PPh diharapkan dapat menopang arus kas perusahaan supaya mampu bertahan. Jika perusahaan mampu bertahan, harapannya angka PHK bisa ditekan.
"Tentang fasilitas PPh yang disebutnya tidak 'nendang', di mana bela rasa Pak Fuad ketika menuliskan pokok ini? Adakah dalam hatinya tempat bagi sekian pengusaha yang mati-matian bertahan, bagi sekian pekerja yang terpaksa di-PHK atau dirumahkan?" imbuh Yustinus.
Ketiga, ia juga menanggapi pernyataan Fuad terkait tambahan belanja anggaran sebesar Rp405 triliun guna menanggulangi dampak covid-19. Menurut Fuad, dari jumlah tersebut yang murni stimulus atau tambahan (on top) hanya sebesar Rp73,4 triliun, bukan Rp405 triliun.
Nilai tersebut didapat dari selisih kenaikan anggaran belanja pemerintah pusat sebesar Rp167,6 triliun dan penurunan dana transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp94,2 triliun. Namun, Fuad mempertanyakan lonjakan defisit anggaran sebesar Rp545,7 triliun dari semula Rp307,2 triliun menjadi Rp852,9 triliun.
Menjawab pertanyaan itu, Yustinus tak mengelak jika Rp405 triliun memang bukan seluruhnya tambahan anggaran. Dana tersebut bersumber dari penghematan anggaran, refocusing dan realokasi anggaran kementerian dan lembaga (K/L), dan anggaran cadangan belanja pemerintah.
Namun, menurut Yustinus, hal yang terpenting saat ini adalah bukan sekadar istilah namun esensinya. "Apakah kita akan berdebat soal istilah di masa seperti ini, dan justru melupakan esensinya? Silakan saja Pak Fuad akan menyebutnya stimulus atau bukan. Bagi kami yang terpenting: keselamatan, kesehatan, kesejahteraan rakyat," katanya.
Terakhir, Yustinus juga menanggapi pernyataan Fuad terkait pemindahan ibu kota. Fuad mempertanyakan sikap pemerintah tidak menghapuskan atau mengalihkan dana pembangunan ibu kota guna memerangi covid-19. Padahal, kata Fuad, tidak ada urgensi memindahkan ibu kota negara terlebih di tengah kesulitan keuangan negara akibat pandemi corona.
Yustinus menjelaskan pemerintah melalui Kementerian PUPR sudah menyatakan bahwa mega proyek itu bukan prioritas. Sejauh ini, proyek ibu kota baru masih terbatas pada pekerjaan lunak yang tak berhubungan dengan konstruksi.
"Bahkan, biaya survei lapangan dan sejumlah keperluan dinas proyek ibu kota baru telah dipangkas," tandasnya.
[Gambas:Video CNN]
(ulf/bir)
Pasalnya, menurut Yustinus, ada caci maki dan hasutan yang dilontarkan mantan pejabat negara orde baru tersebut. "Saya tak kaget, cuma mengelus dada. Di saat seperti ini, semangat gotong-royong kita semakin diuji. Yang dibutuhkan adalah saling kerja sama dan bela rasa, bukan caci-maki, apalagi menghasut," ujarnya, Rabu (22/4).
Beberapa poin yang disinggung Fuad dalam tulisannya. Pertama, terkait paket stimulus I untuk menggenjot pariwisata senilai Rp72 miliar. Sebelumnya, Fuad menyatakan paket tersebut hanya menjadi bahan olokan karena pemerintah justru menggenjot jumlah wisatawan di tengah virus corona dengan memberikan diskon.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menanggapi pernyataan tersebut, Yustinus menjelaskan tujuan insentif PPh memang bukan menyembuhkan kondisi perusahaan, namun mengurangi dampak.
Pemotongan PPh diharapkan dapat menopang arus kas perusahaan supaya mampu bertahan. Jika perusahaan mampu bertahan, harapannya angka PHK bisa ditekan.
Ketiga, ia juga menanggapi pernyataan Fuad terkait tambahan belanja anggaran sebesar Rp405 triliun guna menanggulangi dampak covid-19. Menurut Fuad, dari jumlah tersebut yang murni stimulus atau tambahan (on top) hanya sebesar Rp73,4 triliun, bukan Rp405 triliun.
Nilai tersebut didapat dari selisih kenaikan anggaran belanja pemerintah pusat sebesar Rp167,6 triliun dan penurunan dana transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp94,2 triliun. Namun, Fuad mempertanyakan lonjakan defisit anggaran sebesar Rp545,7 triliun dari semula Rp307,2 triliun menjadi Rp852,9 triliun.
Menjawab pertanyaan itu, Yustinus tak mengelak jika Rp405 triliun memang bukan seluruhnya tambahan anggaran. Dana tersebut bersumber dari penghematan anggaran, refocusing dan realokasi anggaran kementerian dan lembaga (K/L), dan anggaran cadangan belanja pemerintah.
Terakhir, Yustinus juga menanggapi pernyataan Fuad terkait pemindahan ibu kota. Fuad mempertanyakan sikap pemerintah tidak menghapuskan atau mengalihkan dana pembangunan ibu kota guna memerangi covid-19. Padahal, kata Fuad, tidak ada urgensi memindahkan ibu kota negara terlebih di tengah kesulitan keuangan negara akibat pandemi corona.
Yustinus menjelaskan pemerintah melalui Kementerian PUPR sudah menyatakan bahwa mega proyek itu bukan prioritas. Sejauh ini, proyek ibu kota baru masih terbatas pada pekerjaan lunak yang tak berhubungan dengan konstruksi.
"Bahkan, biaya survei lapangan dan sejumlah keperluan dinas proyek ibu kota baru telah dipangkas," tandasnya.
[Gambas:Video CNN]
(ulf/bir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK