Anggaran Dipangkas, 9 Kantor BKPM Terancam Tutup

CNN Indonesia
Jumat, 24 Apr 2020 12:15 WIB
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas tentang Percepatan Kemudahan Berusaha, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (21/11) siang. (Setkab.go.id/Jay)
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkap kantor perwakilan lembaganya di 9 negara terancam tutup bila anggaran lembaga dipangkas terlalu tinggi. (Setkab.go.id/Jay)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan kantor perwakilan lembaganya di sembilan negara di dunia terancam tutup bila anggaran lembaga dipangkas terlalu tinggi. Sebab, pemangkasan turut mengambil anggaran penunjang operasional kantor perwakilan BKPM di luar negeri. 

Bahlil menjelaskan BKPM sejatinya sudah menaati perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada kementerian/lembaga untuk melakukan pemangkasan anggaran dengan menerapkan prinsip realokasi dan refocusing dari pagu anggaran. BKPM pun mengajukan usulan pemangkasan anggaran sebesar Rp61,5 miliar atau 10,5 persen dari pagu di APBN 2020 Rp585,47 miliar. 

Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui surat edarannya mengusulkan agar anggaran BKPM dipangkas mencapai Rp191,2 miliar atau 32,65 persen dari pagu awal. Menurut Bahlil, bila anggaran yang dipangkas sebesar itu, maka akan mengancam keberlangsungan operasional kantor perwakilan BKPM di sembilan negara. 

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Surat Menkeu mintanya sampai Rp191,2 miliar, lalu DPR tanya ke saya, kalau dipotong bagaimana? Ya saya jawab, ini akan memberatkan operasional kantor kami di luar negeri, sebagian bisa tidak jalan karena dana operasinya dipotong," ujar Bahlil kepada CNNIndonesia.com, Jumat (24/4).

Kendati begitu, Bahlil mengatakan keputusan ini sejatinya belum final, meski sudah dibicarakan dalam rapat bersama Komisi IV DPR. Sebab, kebijakan pemangkasan anggaran dan risikonya masih terus didiskusikan dengan Sri Mulyani. 

"Kami pikir nanti akan dibicarakan lagi, saya yakin Menkeu bisa melihat lagi. Tapi kami sama-sama paham bahwa corona ini harus disikapi dengan bijak. Intinya, kami mau saja dipangkas, tapi mungkin poin-poin risikonya yang harus didiskusikan lagi dengan Menkeu," jelasnya. 

Sayangnya, Bahlil belum bisa memberi proyeksi lebih jauh mengenai dampak penutupan kantor perwakilan di sembilan negara terhadap pencapaian target investasi BKPM tahun ini. Namun, ia memastikan para kantor perwakilan di luar negeri masih terus bekerja di tengah pandemi corona. 

Sebelumnya, Bahlil sempat mengungkapkan skenario terburuk realisasi investasi Indonesia tahun ini bila pandemi corona tidak berakhir sampai masa akhir tanggap darurat nonbencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan masa darurat sampai 29 Mei 2020.

Skenarionya, target investasi mungkin hanya akan mencapai Rp817 triliun pada tahun ini. Estimasi itu meleset Rp69,1 triliun atau 7,79 persen dari target awal Rp886,1 triliun. 

"Jika covid-19 ini tidak berakhir di Mei dan bergeser ke Juni, maka saya harus jujur pencapaian realisasi investasi mungkin hanya sampai Rp817 triliun," katanya. 

Lebih lanjut, Bahlil memperkirakan penurunan investasi sudah akan terasa di kuartal II 2020. Sebab, pandemi corona masih terus meningkat pada bulan ini. 

"Seandainya covid-19 ini berakhir pada Mei pun, perhitungan kami, realisasi investasi tidak akan lebih dari Rp150 triliun. Kalau belum berakhir, tentu ada penurunan," katanya. 

Sementara BKPM mencatat realisasi investasi yang masuk ke Indonesia mencapai Rp210,7 triliun pada kuartal I 2020. Realisasi itu mencapai 23,77 persen dari target awal investasi tahun ini. 

[Gambas:Video CNN]

(uli/age)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER