Jakarta, CNN Indonesia -- Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia atau GP Jamu mengeluhkan masuknya
jamu impor dari China ke rumah sakit rujukan Kementerian Kesehatan untuk penanganan
virus corona. Jamu impor dari
China tersebut merupakan donasi yang dikoordinir oleh Satuan Tugas (Satgas) Lawan Covid-19 DPR RI.
Ketua GP Jamu Dwi Ranny Pertiwi mengaku keberatan dengan masuknya jamu impor China. Apalagi, Indonesia sudah memiliki banyak produk jamu.
"Saya melihat ada Satgas DPR RI mengimpor jamu dari luar secara besar. Terus terang, saya keberatan dengan hal ini. Karena yang saya tahu, formula dalam jamu impor itu yang diberikan oleh satgas DPR RI itu juga kami bisa buat," ujarnya, dalam rapat virtual dengan Komisi VI DPR, Senin (27/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ranny juga menyebut jika Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tidak mengetahui masuknya jamu impor dari China. Bahkan, BPOM justru mempertanyakan masuknya jamu China tersebut kepada GP Jamu. Sebab, salah satu bahan baku jamu impor China itu dilarang beredar di Indonesia oleh BPOM.
"Kemudian saya tanya barang itu bisa masuk izin dari siapa? Itu (izin) dari Kemenkes, masalahnya adalah dokter-dokter itu bingung bagaimana pakai obat ini, kemudian mereka tanya ke BPOM lalu BPOM tanya ke GP Jamu," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia (PDPOTJI) Inggrid Tania menduga jamu impor dari China tersebut dianjurkan dalam buku penanganan covid-19 milik pemerintah China. Buku itu diserahkan kepada Kementerian Kesehatan.
Menurutnya, Pemerintah China memasukkan jamu tradisional dalam rekomendasi lantaran prosedur tetap (protap) mereka, yaitu setiap pasien diberikan pengobatan integratif antara obat tradisional dan konvensional.
Namun, produk jamu tradisional tersebut belum melalui uji klinis, baru sebatas testimoni dari pasien-pasien yang sembuh setelah diberikan jamu tradisional China.
"Nah dari situ, saya kira Pemerintah China ada misi dagang untuk ekspansi obat tradisional ke luar, sehingga mereka membuat semacam publikasi bahwa mereka merekomendasikan obat tradisional China ke berbagai negara termasuk Indonesia," imbuhnya.
Di Indonesia sendiri, jamu tradisional belum melalui uji klinis untuk penyembuhan covid-19. Meskipun, berbagai testimoni pasien sembuh melalui pengobatan jamu tradisional cukup banyak muncul di media massa.
"Ini memang harus dikonfirmasi melalui uji klinis. Kami bersama LIPI, UGM, dan Kalbe Farma berencana uji klinik di Wisma Atlet terhadap jamu Indonesia yang diproduksi oleh Kimia Farma," jelasnya.
Inggrid mengaku cukup menyayangkan masuknya jamu impor China ke RS rujukan. Sebab, setelah diteliti jamu asal China tersebut dianjurkan untuk pasien ODP dengan gejala, seperti kembung dan meriang.
"Kalau saya lihat jamu Indonesia yang formula masuk angin banyak, kenapa harus pakai ini," katanya mempertanyakan.
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR sekaligus anggota Satgas Lawan Covid-19 DPR Andre Rosiade menjelaskan jamu tradisional China merupakan salah satu sumbangan dari pimpinan DPR RI yang memiliki pengalaman sembuh dari covid-19 setelah mengkonsumsi jamu tersebut.
"Karena memang obat herbal fit itu teruji. Ada salah satu pimpinan DPR dan enam keluarganya terpapar dan mereka sembuh dengan herbal fit itu, sehingga dia ber-nazar membantu pasien corona dengan memberikan obat tersebut," jelasnya.
Andre mengklaim dari 15 bahan baku jamu tradisional tersebut, 13 bahan baku berasal dari China. Sedangkan sisanya dua bahan baku diimpor dari China. Selain itu, jamu tersebut juga diracik di dalam negeri.
"Jadi kami ingin membantu kerja pemerintah. Tidak ada unsur komersial sama sekali dan tidak menggunakan uang negara. Tidak hanya itu, kami juga donasikan APD, masker, hand sanitizer, dan sebagainya," paparnya.
Namun demikian, ia mengaku akan menyampaikan keluhan GP Jamu tersebut kepada anggota Satgas Lawan Covid-19 DPR. Ia membuka kesempatan bagi GP Jamu jika memang terdapat bahan tradisional Indonesia yang dapat menyembuhkan covid-19 untuk dapat didistribusikan kepada pasien.
CNNIndonesia.com telah menghubungi Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan Widyawati untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Namun, yang bersangkutan belum menjawab.
[Gambas:Video CNN] (ulf/bir)