Jakarta, CNN Indonesia --
Jokowi memberikan bantuan kepada warga yang terdampak pandemi
virus corona atau (covid-19) di Indonesia. Bantuan itu berupa bantuan langsung tunai (
BLT) senilai Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan ke depan dan paket sembako.
Berikut rincian bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat seperti dihimpun CNNIndonesia.com:BLT senilai Rp600 ribu
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
BLT senilai Rp600 ribu per bulan per kepala keluarga (KK) diberikan kepada masyarakat di luar Jabodetabek. Rencananya, dana senilai Rp600 ribu akan diberikan selama tiga bulan.
Bantuan ini diberikan melalui dua saluran, yakni Kementerian Sosial dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT).
Kementerian Sosial menyalurkan bantuan senilai Rp600 ribu kepada keluarga penerima manfaat yang sudah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan pemerintah daerah di luar Jabodetabek.
"Siapa yang menerima adalah seluruh seluruh keluarga yang ada di dalam data terpadu kami, yang belum terima bansos seperti PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), ataupun nanti Kartu Prakerja," kata Menteri Sosial Juliari Batubara belum lama ini.
Kementerian Sosial mencatat setidaknya ada 9 juta jiwa yang masuk kategori penerima BLT dari. Namun, ia mengatakan pemerintah masih menyisir data tersebut.
"BLT yang di luar itu semua, saya sudah lihat angkanya 9 juta, tapi sepertinya tidak sampai," tuturnya.
Sedangkan dari Kementerian Desa PDDT nominal BLT serupa Rp600 ribu per bulan per KK. Bantuan juga akan diberikan selama tiga bulan.
Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar menjelaskan uang tersebut berasal dari Dana Desa yang sebelumnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan jembatan.
Agar tidak tumpang tindih dengan BTL dari Kementerian Sosial, maka Kementerian Desa PDDT menggunakan data dari RT dan RW setempat. Untuk mendapatkan bantuan ini, ada dua syarat utama.
[Gambas:Video CNN]Pertama, warga kehilangan mata pencaharian akibat pandemi. Lalu, calon penerima merupakan masyarakat desa yang masuk dalam pendataan RT dan RW dan berada di desa.
Kedua, calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial lain dari pemerintah pusat. Artinya, calon penerima BLT dari Dana Desa merupakan mereka yang tidak menerima PKH, Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) lain, hingga Kartu Prakerja.
Jika warga sudah masuk ke dalam daftar penerima dan dinyatakan valid, maka BLT akan diberikan melalui tunai dan nontunai.
"Yang tunai, akan diberikan secara
door-to-door ke rumah penerima manfaat dengan protokol kesehatan nasional. Yang non tunai, langsung ditransfer ke rekening penerima," ujarnya.
Jika penerima menghendaki melalui transfer, tapi tidak memiliki rekening, maka bisa segera menghubungi aparat desa dan bank milik negara terdekat. Selanjutnya, pihak bank akan membukakan rekening tanpa dipungut biaya.
SembakoPaket sembako senilai Rp600 ribu per bulan akan diberikan secara 'cuma-cuma' kepada masyarakat yang tinggal di wilayah Jabodetabek. Paket sembako akan diberikan per KK selama tiga bulan.
Penyaluran ini merupakan tanggung jawab Kementerian Sosial. Tercatat, setidaknya 2,5 juta jiwa atau 1,2 juta KK di DKI Jakarta dan 1,6 juta atau 576 ribu KK di Bodetabek yang akan mendapat paket sembako ini.
Masyarakat penerima bantuan sembako merupakan keluarga penerima manfaat di DTKS Kementerian Sosial.
"Data yang kami gunakan adalah keluarga yang ada di dalam data terpadu DTKS, ditambah masukan tambahan data-data dari pemda," ujar Juliari.
Pemerintah sendiri menyiapkan dana senilai Rp110 triliun untuk insentif perlindungan sosial bagi masyarakat di tengah pandemi corona. Dari dana tersebut, sekitar Rp25 triliun untuk program paket sembako bagi masyarakat.
Sisanya, untuk Program Kartu Sembako mencapai Rp20 triliun, Kartu Prakerja Rp20 triliun, dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Selain itu, pemerintah menggratiskan tagihan listrik untuk pelanggan berdaya 450 VA sebanyak 24 juta pelanggan dan diskon 50 persen bagi 7 juta pelanggan 900 VA bersubsidi. Pemerintah juga memberikan insentif perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah mencapai 175 ribu unit rumah.
(ulf/agt)