Kebijakan Moneter BI Kurang 'Greget' Lawan Corona

CNN Indonesia | Selasa, 19/05/2020 17:48 WIB
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan pemaparan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia di Bank Indonesia, Jakarta, Kamis, 21 Februari 2019. Bank Indonesia (BI) perlu lebih jor-joran membeli SBN dari pada memberikan pelonggaran GWM di tengah pandemi corona. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia -- Kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) dalam membantu meredam dampak penyebaran virus corona terhadap perekonomian dinilai kurang 'greget'. Pasalnya, bank sentral masih belum optimal dalam menyerap surat utang pemerintah di pasar perdana.

"Seharusnya (pembelian SBN) tidak dibatasi. Lebih fleksibel lagi aturannya karena pemerintah membutuhkan banyak pembiayaan untuk virus corona," ujar Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi saat dihubungi oleh CNNIndonesia.com, Selasa (19/5).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberikan izin kepada BI untuk membeli surat utang negara melalui pasar perdana di tengah penyebaran virus corona. Hal itu dilakukan karena negara butuh dana besar untuk penanganan dampak pandemi di dalam negeri.


Aturan tersebut tercantum dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Biasanya, BI hanya diizinkan untuk membeli surat utang negara di pasar sekunder yang dilepas oleh asing. Pembelian tersebut merupakan bentuk intervensi bank sentral dalam menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil ketika banyak investor asing yang menarik dananya dari Indonesia.

Kini, BI bisa langsung membeli surat utang pemerintah di pasar perdana. Hanya saja, jumlahnya dibatasi yaitu maksimal sebesar 25 persen dari target lelang pemerintah. Kemudian, untuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) hanya boleh 30 persen dari target lelang pemerintah.

Pembelian surat utang pemerintah yang dilakukan oleh BI di pasar perdana ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan.

Pada awal April 2020 kemarin, BI telah membeli surat utang pemerintah berjenis SBN sebesar Rp1,7 triliun di pasar perdana. Lalu, dilanjutkan pada akhir April 2020 dengan penyerapan sebesar Rp2,3 triliun.

Fithra mengakui bank sentral memang telah berupaya dalam menanggulangi dampak penyebaran virus corona di dalam negeri melalui berbagai kebijakan moneternya.

Sebagai contoh, BI menurunkan batas cadangan kas bank di BI atau dikenal dengan istilah Giro Wajib Minimum (GWM) berdenominasi rupiah sebesar 200 bps untuk bank umum konvensional dan syariah serta unit usaha syariah (UUS) pada April 2020.

Pelonggaran GWM dilakukan guna meringankan beban perbankan di tengah pandemi dan membuat likuiditas bank bertambah sekitar Rp102 triliun. Kebijakan seperti ini bukan yang pertama dilakukan tahun ini.

BI telah melakukan injeksi ke perbankan lebih dari Rp100 triliun dengan kebijakan penurunan giro wajib minimum (GWM) rupiah. Detailnya, injeksi melalui penurunan GWM pada Januari sampai April 2020 sebesar Rp53 triliun dan Mei Rp102 triliun.

Hanya saja, Fithra menilai kebijakan itu percuma dilakukan di tengah penyebaran virus corona. Sebab, dampaknya kurang terasa di masyarakat atau sektor riil yang memerlukan bantuan secara langsung seperti bantuan sosial maupun insentif lain.

"Percuma pelonggaran GWM juga dampaknya tidak langsung sampai ke sektor riil. Yang dibutuhkan sekarang ini bagaimana dana bisa mengalir cepat ke sektor riil," ujar Fithra.

BI sendiri tak bisa seperti bank sentral di Amerika Serikat (AS) yang mencetak uang dan dikucurkan secara langsung ke sektor riil demi menekan dampak penyebaran virus corona. Maka itu, kata Fithra, yang bisa dilakukan BI adalah membeli lebih banyak surat utang pemerintah di pasar perdana.

"Makanya bauran kebijakan dengan pemerintah harus lebih efektif lagi. BI seharusnya lebih banyak berperan di pasar perdana ketimbang hanya turunkan GWM. Turunkan GWM itu belum cukup," jelas Fithra.

Penukuran uang baru di Bank Indonesia cabang Thamrin, Jakarta, 10 Mei 2019. Bank Indonesia menyiapkan uang baru pecahan Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000 dan Rp20.000 untuk menghadapi bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1440 H. CNN Indonesia/Hesti RikaPenambahan likuiditas disebut tak akan efektif di saat penyaluran kredit melambat. (CNN Indonesia/Hesti Rika).

Laju Kredit Seret

Menurut Fithra, percuma likuiditas perbankan bertambah mengingat penyaluran kredit masih melambat di tengah pandemi. Terlebih, mayoritas perbankan saat ini menahan untuk menyalurkan kredit karena khawatir banyak nasabah yang akan mengalami gagal bayar akibat penyebaran virus corona.

"BI turunkan GWM, likuiditas bank bertambah. Tapi transmisi ke sektor riil tidak efektif karena perbankan saja belum berani banyak menyalurkan kreditnya," jelas Fithra.

Sebagai catatan, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pertumbuhan kredit masih tertahan di level satu digit pada akhir Maret yaitu 7,95 persen secara tahunan.

Karenanya, menurut Fithra, BI atau pemerintah tak perlu takut pasar merespons negatif terhadap kebijakan bank sentral yang diizinkan menyerap surat utang di pasar perdana. Dalam situasi seperti ini, Fithra menyebut pasar akan maklum.

"Karena kebijakan seperti ini juga dilakukan di luar negeri, hal seperti ini dimaklumi di tengah pandemi. Kebijakan ini justru menimbulkan kesan positif karena pemerintah dan BI terlihat bekerja sama secara kuat dalam hal penanganan corona, fiskal dan moneternya kuat," kata Fithra.

Dengan BI membeli lebih banyak surat utang negara di pasar perdana, pemerintah akan memiliki dana yang dapat disalurkan langsung ke sektor riil.

Hingga 19 Mei, BI telah melakukan pelonggaran moneter lewat instrumen kuantitas (quantitative easing/QE) dengan suntikan dana sebesar Rp583,5 triliun. Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan upaya tersebut dilakukan bank sentral demi menjaga nilai tukar rupiah dan likuiditas perbankan di tengah penyebaran virus corona.

Beberapa pelonggaran moneter yang dilakukan BI selain GWM, antara lain pembelian SBN yang dijual asing di pasar sekunder sebesar Rp166,2 triliun dan term repo perbankan Rp137,1 triliun.

Fithra memandang BI masih bisa melakukan quantitative easing hingga Rp700 triliun-Rp800 triliun pada tahun ini. Ia bilang bank sentral bisa memanfaatkan fasilitas repurchase agreement (repo) line dari The Fed.

"Bantalan BI masih cukup tebal, ini bisa dimanfaatkan," imbuh Fithra.

Diketahui, BI bekerja sama dengan bank sentral AS dalam bentuk fasilitas repo line. Nilai repo line yang disepakati dalam kerja sama tersebut sebesar US$60 miliar.

Risiko Inflasi

Di sisi lain, Direktur Institute for Development on Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad berpendapat pembelian surat utang pemerintah yang lebih banyak di pasar perdana oleh BI justru akan membuat inflasi tinggi. Pasalnya, jumlah uang yang beredar nantinya akan semakin banyak.

Bila itu terjadi, maka nilai uang yang beredar di masyarakat bisa lebih rendah dibandingkan harga barang. Alhasil, ada risiko hiperinflasi di Indonesia.
Hiperinflasi sendiri bisa diartikan sebagai harga barang melonjak dan nilai uang menurun drastis.

"Inflasi bisa di atas 5 persen. Kalau inflasi di atas 5 persen maka jumlah orang miskin bisa melonjak. Jadi ada dua efek sekaligus," tutur Tauhid.

Ditambah, pasar akan menilai BI tak lagi bersikap independen karena terlalu banyak membeli surat utang pemerintah di pasar perdana. Ujung-ujungnya, asing akan menarik dananya dari Indonesia jika sudah tak percaya.

"Pasar akan berpikir pemerintah mudah sekali menambah utang, karena likuiditas kering ya jadi surat utang di pasar perdana dibeli saja oleh BI," ujarnya.

Namun, Tauhid juga tak menyangkal jika kebijakan pelonggaran GWM yang selama ini dilakukan BI belum berdampak signifikan dalam penanganan virus corona di dalam negeri. Kebijakan itu pengaruhnya masih kecil terhadap sektor riil.

Makanya, ia menyarankan agar BI kembali menurunkan suku bunga acuannya dalam beberapa waktu ke depan. Dengan demikian, tercipta tren suku bunga acuan yang rendah pula di perbankan.

"Instrumen suku bunga harus bermain, ini agar bank juga menurunkan suku bunganya. Jika BI perlahan terus turun nanti ada tren bunga turun juga untuk sektor riil," terang Tauhid.

Dengan tren penurunan suku bunga acuan, Tauhid optimistis perbankan juga akan menurunkan bunga kreditnya secara bertahap. Bila itu berjalan efektif, maka penyaluran kredit berpotensi kembali menggeliat di tengah penyebaran virus corona.

Apalagi, pemerintah akan memberikan subsidi bunga kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tauhid menilai kebijakan itu akan menarik pelaku UMKM untuk mengajukan pinjaman ke perbankan.

"Jadi kebijakan moneter dan fiskal saling mendukung, ada bauran kebijakan di sini antara pemerintah dan BI," katanya.

Pemerintah sebelumnya menyatakan bahwa subsidi bunga tersebut nantinya akan digelontorkan kepada 60,66 juta rekening pelaku UMKM selama periode Mei 2020 hingga Oktober 2020. Sebagian penyalurannya akan dilakukan melalui bank pengkreditan rakyat (BPR), perbankan, dan perusahaan pembiayaan.

Pemerintah juga telah menambah alokasi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 untuk penanganan virus corona. Alokasi belanja negara naik dari Rp2.613,8 triliun menjadi Rp2.720,1 triliun.

Alhasil, defisit APBN 2020 yang diperkirakan hanya tembus sampai 5,07 persen akibat penanganan virus corona, kini diproyeksi mencapai 6,27 persen. Pembiayaan anggaran pun naik dari Rp852,9 triliun menjadi Rp1.028,5 triliun.

"Pemerintah memang sudah jor-joran sekali. Makanya bauran kebijakan moneter dan fiskal nya harus lebih saling mendukung agar dampaknya ke masyarakat untuk penanganan virus corona juga maksimal," pungkas Tauhid.

[Gambas:Video CNN]


(aud/sfr)