Pos Indonesia Salurkan BLT Rp2 Triliun Bagi 3,4 Juta Keluarga

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Pos Indonesia (Persero) mengatakan telah menyalurkan bantuan sosial (bansos) tunai (BLT) kepada 3,4 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari total target alokasi sebesar 8,3 juta KPM.

Hitung punya hitung, berarti Pos Indonesia telah mencairkan lebih dari Rp2 triliun untuk menyalurkan BLT dari pemerintah terkait dampak penyebaran virus corona.

"Per hari ini (20 Mei 2020), bansos yang tersalurkan sudah sekitar 3,4 jutaan dari target alokasi 8,3 juta penerima," ucap Direktur Jaringan dan Layanan Keuangan Pos Indoesia Ihwan Sutardiyanta kepada CNNIndonesia.com, Rabu (20/5).

Berdasarkan kebijakan pemerintah, BLT diberikan sebesar Rp600 ribu per penerima per bulan. BLT diberikan selama tiga bulan mulai dari April hingga Juni 2020.

Lihat juga: BLT Dana Desa Jokowi Baru Tersebar Rp1,06 T ke 17.259 Desa

Kendati penyaluran belum mencapai separuh dari target alokasi, namun Ihwan menyebut akan mengusahakan semaksimal mungkin agar BLT dapat diterima oleh seluruh penerima bantuan sebelum H-1 lebaran.

"Best effort (upaya terbaik) bisa tersalurkan semua, kecuali KPM yg kluster 3, (wilayah pelosok) sekitar 95 persen paling tidak," jawabnya.

Upaya yang telah dilakukan Pos Indonesia, lanjut dia, yaitu dengan memperpanjang layanan hingga pukul 22.00 waktu setempat di 4.500 cabang kantor yang dikerahkan dalam menyalurkan BLT.

Lihat juga: Pemerintah Akan Hapus Kelas Peserta BPJS Kesehatan

Sementara, di daerah kluster pelosok atau yang tak memiliki cabang Pos Indonesia, maka sekolah atau kantor pemerintah setempat disulap sebagai titik penyaluran BLT. Opsi ini dinilai lebih efisien ketimbang mendatangi penerima dari pintu ke pintu (door to door) yang memakan waktu.

Namun, ia mengaku penumpukan warga sempat terjadi akibat penjadwalan yang bersamaan untuk KPM beberapa RT/RW sekaligus.

"Sempat ada penumpukan tapi kami belajar dari kejadian itu untuk koordinasi lebih baik dengan pemda setempat," terangnya.

Lihat juga: Bank Mandiri Siap Masuk Kantor Lagi Paling Telat 13-20 Juli

Kendala lainnya, yaitu kesulitan mendatangi penerima kluster 3 yang berada di daerah terpencil. Transportasi khusus, seperti kapal bahkan pesawat pun harus disiapkan demi memastikan KPM menerima bansos pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini.

Kesulitan verifikasi data penerima yang terkadang tak sinkron antara Kementerian Sosial dan Pemda juga merupakan tantangan. Ihwan bilang seringkali pihaknya harus menjadwal ulang jika data yang ada tak sinkron.

"Hambatan bervariasi, dari kesulitan mencapai tempat tertentu, verifikasi data, juga adanya social distancing," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(wel/bir)