Sulit Dapat Kredit Bank, Pengusaha Sawit Resah

CNN Indonesia | Kamis, 21/05/2020 13:35 WIB
This picture shows palm oil farmers loading palm oil seeds onto a truck in Kampar, Riau province. - Indonesian palm oil farmer Kawal Surbakti says his livelihood is under attack, but the threat is not from insects or hungry orangutans eating his prized crop. Half a world away, the European Parliament is moving to ban the use of palm oil in biofuels, while British grocer Iceland has announced it will stop using the commodity over concerns that it causes widespread environmental destruction. (Photo by WAHYUDI / AFP) / TO GO WITH Indonesia-Malaysia-EU-environment-food-agriculture, FOCUS by Ridwan Nasution and M. Jegathesan Kampanye negatif membuat pengusaha sawit kesulitan mendapatkan kredit perbankan. Ilustrasi. (WAHYUDI / AFP).
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengaku resah dengan kampanye negatif yang kian gencar dilancarkan terhadap industri kelapa sawit. Pasalnya, kini hampir tak ada lagi perbankan yang bersedia memberikan kredit modal kepada para pengusaha sawit.

Bank-bank Uni Eropa, misalnya, telah memboikot pembiayaan industri kelapa sawit karena desakan lembaga swadaya masyarakat (LSM/NGO). Tak hanya itu, perbankan asal Amerika juga melakukan hal serupa lantaran tekanan dari PBB.

"Bank Cina dan Jepang itu masih berikan (kredit ke industri sawit). Tapi baru dua tahun ini, bank-bank China dan Jepang diancam berbagai pihak," ujarnya dalam diskusi yang digelar INA Palm Oil, Rabu (20/5).


Karenanya, Joko meminta pemerintah Indonesia untuk membantu pengusaha melawan kampanye-kampanye negatif yang menyudutkan industri kelapa sawit, mulai dari deforestasi hingga pelanggaran HAM.

Selama ini, kata dia, kampanye pro industri sawit kalah jauh dibandingkan kampanye anti sawit. "Saya jadi bertanya-tanya, berapa lama kami bisa survive. Karena kami sudah terisolasi," tuturnya.

"Kami ini dikeroyok dari segi NGO-nya, manajemen practice-nya, sustainable practice-nya, politiknya. Makannya ini diperlukan power yang besar, dan power nomor 1 yang perlukan itu dari politik," pungkas Joko.

Seperti diketahui, berbagai diskriminasi terhadap sawit memang kencang dilakukan oleh negara-negara Uni Eropa. Salah satunya, adalah kebijakan Renewable Energy Directives II (RED II) yang merekomendasikan agar penggunaan sawit untuk bahan kendaraan bermotor dihapus.

Sebab, Komisi Uni Eropa melabelkan sawit sebagai komoditas yang menyebabkan kerusakan hutan dan lingkungan. Label ini menimbang sawit adalah sumber penghilangan hutan alam lewat penebangan (deforestasi) dan alih fungsi lahan.

[Gambas:Video CNN]

(hrf/sfr)