Erick Thohir Usul Beli Tiket Kereta Api Wajib Jadi Member

CNN Indonesia
Selasa, 26 Mei 2020 15:18 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir mengikuti rapat dengan Panitia Kerja (Panja) Komisi VI DPR terkait kasus Asuransi Jiwasraya. Jakarta, Rabu, 29 Januari 2020.
Erick Thohir mengusulkan sistem keanggotaan atau berlangganan untuk pembelian tiket kereta api. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri BUMN Erick Thohir mengusulkan agar pembelian tiket kereta api jarak jauh dapat menggunakan sistem berlangganan atau keanggotaan (member). Artinya, data pembeli tiket KA jarak jauh telah lebih dulu terekam di sistem PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

Hal itu ia sampaikan saat rapat bersama jajaran direksi KAI untuk mengecek kesiapan BUMN tersebut menerapkan protokol kesehatan di masa new normal.

"Saya pancing mereka (KAI), jangan-jangan nanti yang naik KAI harus member tidak boleh langsung beli," ujarnya dalam webminar bertajuk Silaturahome, Selasa (26/5).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Meski demikian, kata Erick, ide itu baru sebatas wacana dan belum akan benar-benar diterapkan. Pasalnya, perlu kajian mendalam sebelum protokol tersebut ditetapkan oleh perusahaan.

"Pasti akan kontroversial. Ide ini dilontarkan karena kalau tidak member data base-nya penumpang tidak terekam. Jadi intinya supaya kami bisa track mereka (penumpang). Mereka datang jam berapa, duduk di mana," ucapnya.

Menurut Erick, KAI perlu benar-benar menyiapkan protokol kesehatan. Sebab, ia yakin, ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilonggarkan, sektor transportasi darat akan mendapat sorotan paling tajam.

"Ini sesuatu yang susah tapi kita harus lakukan," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir telah meneken Surat Edaran Menteri BUMN Nomor S-336/MBU/05/2020 tentang Antisipasi Skenario The New Normal BUMN yang berlaku usai lebaran.

[Gambas:Video CNN]

Dengan adanya surat edaran tersebut, karyawan perusahaan pelat merah harus bersiap kembali ke kantor di tengah pandemi virus corona.

Ia juga meminta tiap-tiap BUMN memiliki protokol kesehatan untuk dapat beroperasi jelang kondisi kenormalan baru tersebut.

"Karena itu nanti terjadi yang namanya monitoring dan evaluasi, untuk yang belum siap (protokol kesehatannya) ini yang kita nanti ada adjustment," pungkas Erick.



(hrf/sfr)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER