BPJS Kesehatan Akan Bangun Sinergi Skala Global Lewat FPGH

Jakarta, CNN Indonesia -- Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) diperkenalkan pada dunia dalam Foreign Policy and Global Healthcare (FPGH) Ministerial Retreat yang digelar oleh BPJS Kesehatan. FPGH adalah forum yang diluncurkan oleh tujuh Menteri Luar Negeri, masing-masing dari Indonesia, Thailand, Brasil, Perancis, Norwegia, Afrika Selatan, dan Senegal di Sidang Majelis Umum PBB 2006.

Tahun ini, Indonesia menjabat sebagai Ketua FPGH Ministerial Retreat. Berdasarkan kesepakatan dengan negara-negara anggota, BPJS Kesehatan dipercaya oleh Kementerian Luar Negeri menjadi tuan rumah. Tema yang diusung adalah Affordable Health Care For All, dengan menitikberatkan pada Universal Health Coverage untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

"Hal ini sejalan dengan misi pemerintahan Presiden Jokowi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia serta dalam memberikan perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, melalui penguatan pelaksanaan perlindungan sosial dan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta," kata Direktur Utama Fachmi Idris.

Lihat juga: BPJS Kesehatan Gelar Kompetisi Virtual Hackathon 2020

Fachmi mengatakan, tujuan FPGH adalah untuk membangun sinergi antara kebijakan politik luar negeri dengan kesehatan global pada berbagai forum bilateral, regional dan multilateral. Inisiatif ini tidak dibentuk WHO atau PBB, meski FPGH rutin menggunakan platform internasional tersebut untuk mengeluarkan pernyataan bersama atau resolusi.

"Secara tradisi, setiap tahun FPGH menjadi inisiator satu resolusi tentang kesehatan di Sidang Umum PBB," ujarnya.

BPJS Kesehatan akan berperan sebagai tuan rumah dalam forum internasional FPGH Ministerial Retreat 2020. (dok. BPJS Kesehatan)

Menurut Fachmi, pertemuan tersebut merupakan realisasi keinginan negara-negara anggota memastikan adanya perawatan kesehatan yang terjangkau melalui pendekatan multisektoral, melibatkan jaminan sosial untuk program kesehatan.

Selain itu, pertemuan juga akan membahas sejumlah alternatif kerja sama di masa mendatang antara organisasi asuransi kesehatan nasional dari negara-negara anggota FPGH dalam penyediaan jaminan sosial yang berkelanjutan, serta memastikan setiap warga negara mendapat layanan berkualitas, termasuk soal biaya.

Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang Kementerian Luar Negeri Kama Pradipta menyatakan harap agar pertemuan dapat memperkuat kerja sama antarnegara penyelenggara jaminan kesehatan, termasuk untuk saling berbagi pengalaman dan best practice sharing.

"Keberadaan jaminan kesehatan saat ini sangat penting, terlebih dengan adanya pandemi Covid-19. Kami mohon dukungannya untuk bersama saling memperkuat sistem jaminan kesehatan selama pandemi, serta mengantisipasi kemungkinan ke depan terkait munculnya tantangan baru dalam sistem jaminan kesehatan," katanya. (rea)