Survei TNP2K: Pengangguran Mayoritas Pengguna Kartu Prakerja

Jakarta, CNN Indonesia -- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) memaparkan mayoritas penerima manfaat Program Prakerja adalah masyarakat yang menganggur saat mendaftar menjadi peserta. Dari total 4 ribu pendaftar, sebanyak 2 ribu peserta tak memiliki pekerjaan.

Hal ini merupakan hasil survei yang dilakukan oleh TNP2K terhadap sejumlah masyarakat terkait pelaksanaan Program Kartu Prakerja.

Ekonom TNP2K Elan Satriawan mengatakan mayoritas warga tak memiliki pekerjaan karena terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Perusahaan mengeluarkan keputusan itu karena terdampak penyebaran virus corona.

"Jadi sebagian besar melaporkan bahwa penerima manfaat ini adalah mereka yang terpengaruh pandemi, mereka terkena PHK, dirumahkan, dan kesulitan mencari pekerjaan," ungkap Elan dalam konferensi jarak jauh, Senin (8/6).

Elan menuturkan 42,6 persen penerima manfaat atau sebanyak 2.034 peserta Program Kartu Prakerja tidak memiliki pekerjaan atau sedang tidak berusaha. Mereka mengaku sebelumnya adalah seorang karyawan di suatu perusahaan.

Lihat juga: Pemerintah Siapkan Pelatihan Offline Kartu Prakerja

Kemudian, 208 peserta atau 4,4 persen adalah peserta yang pada Januari 2020 memiliki usaha tapi sekarang sedang menganggur. Sementara, 1.679 atau 35,1 persen adalah peserta yang sejak Januari 2020 hingga saat ini tak memiliki pekerjaan.

"Jadi ada yang awalnya memiliki pekerjaan kemudian menganggur karena virus corona, dipecat. Lalu ada yang memang tak memiliki pekerjaan," tutur Elan.

Kebutuhan Sehari-hari

Lebih lanjut dia menyatakan, sebagian besar peserta menggunakan insentif Program Kartu Prakerja sebesar Rpp600 ribu yang dibagikan sebanyak empat kali atau Rp2,4 juta untuk membiayai kebutuhan sehari-hari.

"Jadi kondisi ini mencerminkan situasi yang sebenarnya. Mereka memang membutuhkan bantuan sosial," ujar Elan.

Oleh karena itu, ia bilang konsep pemerintah untuk menyatukan bantuan dengan pemberian pelatihan dan bansos dalam satu program tak ideal di tengah penyebaran virus corona. Masalahnya, hal utama yang dibutuhkan adalah dana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Lihat juga: Sandiaga Kenang UMKM Penyelamat Krismon yang Terimbas Corona

"Makanya bukan desain yang ideal untuk mengkombinasikan antara training dan bansos. Sebagian besar dana digunakan untuk kebutuhan sehari-hari itu masuk akal," terang dia.

Tak heran, sebagian peserta berpendapat tak setuju jika pemerintah menyatukan program pelatihan dan bansos untuk masyarakat yang terdampak penyebaran virus corona. Pasalnya, dana bantuan yang dibutuhkan masyarakat jauh lebih besar dari yang disiapkan pemerintah sebesar Rp2,4 juta untuk masing-masing peserta yang dibagikan dalam empat tahap.

"Ada sebagian kecil bilang tidak ada hubungannya manfaat Program Kartu Prakerja dengan bantuan pandemi, jadi sebaiknya dipisah karena yang dibutuhkan selama masa pandemi jauh lebih besar," jelas Elan.

Sebagai informasi, Program Kartu Prakerja mulai berjalan pada pertengahan April 2020. Saat ini, ratusan peserta sudah mengikuti pelatihan melalui platform digital yang menjadi mitra pemerintah.

Pemerintah mengalokasikan dana untuk Program Kartu Prakerja sebesar Rp20 triliun. Dana itu digunakan untuk biaya pelatihan sebesar Rp5,6 triliun, dana insentif sebesar Rp13,45 triliun, dana survei Rp840 miliar, dan dana project management office (PMO) Rp100 juta.

[Gambas:Video CNN]

(asa)