Jakarta, CNN Indonesia -- Pagi-pagi sekali, Moch Wahyudi sudah berangkat ke Gedung Pertunjukan Wayang Orang Bharata Purwa di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Lokasinya cukup jauh dari rumahnya yang berada di Bojong Gede, Bogor.
Kebetulan, Wahyudi harus latihan untuk pementasan wayang orang yang akan berlangsung pada keesokan harinya. Namun, siapa sangka itu menjadi latihan terakhir Wahyudi di gedung itu.
Pada awalnya, semua berjalan lancar. Seluruh pihak yang ikut serta dalam pementasan wayang orang khusyuk mengikuti latihan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hingga, sore mengagetkan itu datang. Surat itu datang dari Dinas Kesenian Jakarta. Isinya, pengumuman bahwa seluruh acara harus ditunda atau dibatalkan demi meminimalisir penyebaran virus corona.
"Ada surat resmi yang sekarang ditempel di kantor Bharata. Ada pengumuman pada 15 Maret 2020. Kami saat itu sedang mempersiapkan atau latihan di gedung untuk persiapan pentas besok pagi," cerita Wahyudi sambil mengenang momen itu kepada
CNNIndonesia.com, beberapa waktu lalu.
Untungnya, pementasan yang akan berlangsung keesokan harinya masih bisa diselamatkan karena berbau sosial, bukan komersial. Tapi, setelah itu operasi gedung pertunjukan dibekukan hingga waktu yang belum ditentukan.
Wahyudi merasa saat itu adalah awal malapetaka baginya. Dia tak lagi punya pekerjaan dan penghasilan akibat penutupan gedung pertunjukan dan pembatasan sejumlah acara.
"Pada 15 Maret 2020 itu saya dapat info kalau semua
event ditunda atau dibatalkan. Saya
shock karena pada 21 Maret 2020 ada acara yang bisa menutupi kebutuhan sampai Lebaran. Tapi semua kacau berantakan," katanya lirih.
Terlebih, tidak ada pembayaran kompensasi dari semua acara pertunjukan seni yang batal. Padahal, sudah ada beberapa pekerjaan yang ia lakukan untuk acara 21 Maret 2020 tersebut.
"Ya sudah kacau semua," imbuh pria yang kerap menjadi pemain utama dalam pertunjukan wayang orang ini.
Sejak saat itu, Wahyudi mengikuti anjuran pemerintah untuk berdiam di rumah demi mengurangi risiko penularan virus corona. Keuangannya pun lama-kelamaan seret.
Biasanya, Wahyudi mengantongi penghasilan sekitar Rp4 juta setiap bulan dari berbagai pertunjukan seni. Kadang jumlahnya lebih tinggi jika mendapatkan 'gawe' di berbagai sanggar lain.
"Kalau di sanggar sebagai sutradara atau koreografer dapat honor sekitar Rp15 juta sampai Rp20 juta, kalau jadi pemain Rp2,5 juta. Ini cuma kalau ada acara saja," ungkap Wahyudi.
Sekarang jangankan punya uang Rp2,5 juta, pria berusia 50 tahun ini mengaku keuangannya sudah minus. Wahyudi bahkan terpaksa menjual beberapa barang elektronik dan perhiasan demi menyambung hidup.
"Jual apa yang ada, anting anak, cincin anak, ponsel. Saya jual barang untuk beli gas, bayar air, bayar listrik, dan beli lauk pauk," terang dia.
Ayah dari lima anak ini mengaku sedang menanti bantuan sosial (bansos) yang dijanjikan oleh pemerintah. Ia bilang sepeser pun belum ia dapatkan sampai sekarang.
Wahyudi sudah menanyakannya kepada RT setempat. Namun, belum ada jawaban yang jelas hingga detik ini.
"Sempat minta kartu keluarga (KK) tapi belum terealisasi, dari RT juta belum ada kabar lagi,' ujar Wahyudi.
Ia pun kehilangan akal untuk mencari penghasilan di tengah penyebaran virus corona. Mau mencoba buka usaha, tapi tak ada modal.
"Ini saya bingung, mau usaha apa. Bagaimana modalnya. Maunya banting setir sambil menunggu badai ini berlalu. Tapi untuk pinjam ke bank saya juga tidak berani. Saya hidup meminimalkan utang," tutur Wahyudi.
Hati Wahyudi merintih sedih jika ingat anak-anaknya terancam putus sekolah apabila wabah virus corona tak kunjung mereda. Dia mengaku tak ada lagi uang untuk membayar iuran sekolah.
"Sekolah masih tanda tanya ke depannya. Ada yang mau masuk SMP, tapi kalau kondisi seperti ini untuk masuk swasta lumayan biayanya. Negeri belum pengumuman. Kakaknya ada yang sudah masuk SMP dan satu lagi ada yang sudah SMK," jelas dia.
Maka itu, pria asal Surabaya ini amat membutuhkan uluran tangan pemerintah. Minimal, bansos tunai yang dijanjikan sebesar Rp600 ribu sebanyak tiga kali bisa cair dalam waktu dekat.
Cerita Wahyudi hanya satu dari jutaan warga yang terdampak penyebaran virus corona. Mereka yang dulunya hidup berkecukupan kini pusing tujuh keliling karena kehilangan pekerjaan, pemotongan gaji, tak mendapatkan tunjangan hari raya (THR), atau tak mendapatkan gaji sementara waktu karena dirumahkan oleh perusahaan.
Kemiskinan Dua DigitTak heran, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Suharso Monoarfa mengaku khawatir tingkat kemiskinan di dalam negeri mencapai dua digit tahun ini. Ia memproyeksi tingkat kemiskinan bisa di sekitar 9,7 persen sampai 10,2 persen pada 2020.
"Saya khawatir tingkat kemiskinan itu tidak bisa ditekan. Saya harap angkanya bisa di 9 persen. Kalau sampai dua digit itu benar-benar suatu pekerjaan yang berat," kata Suharso.
Kekhawatiran ini buka tanpa alasan. Suharso memprediksi jumlah pengangguran melonjak 4,22 juta orang pada 2020. Kenaikan terjadi karena penyebaran virus corona belum juga mereda di dalam negeri.
Ia bilang beberapa perusahaan telah melakukan PHK atau merumahkan karyawannya. Hal itu dilakukan karena keuangan perusahaan terganggu akibat pandemi corona.
Sejauh ini, data Bappenas menunjukkan jumlah pekerja yang terkena PHK dan dirumahkan tembus 2 juta sampai 3,7 juta orang. Suharso menyebut datanya berbeda dengan milik Kementerian Ketenagakerjaan yang mencatat bahwa jumlah karyawan yang terkena PHK dan dirumahkan sebanyak 1,7 juta orang dan data Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang mencapai 6 juta orang.
Melihat fenomena yang terjadi, Suharso menetapkan
outlook tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada 2020 sebesar 7,8 persen-8,5 persen. Angkanya lebih tinggi dibandingkan target yang ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar 4,8 persen-5 persen atau realisasi 2019 kemarin yang sebesar 5,28 persen.
[Gambas:Video CNN]
Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengatakan banyak masyarakat yang masuk dalam kelompok masyarakat miskin baru akibat penyebaran virus corona. Ini terjadi karena sikap pemerintah yang lelet dalam menangani wabah tersebut.
"Ya jelas pemerintah gagap. Pemerintah lambat melakukan antisipasi, pemerintah tidak siap," ucap Tauhid.
Penyebaran virus corona bermula di China pada Desember 2019 lalu dan mulai menyebar ke berbagai negara sejak awal 2020. Namun, pemerintah masih tenang pada Januari dan Februari 2020.
Pemerintah baru mengucurkan sejumlah insentif pada awal Maret 2020. Tapi, itu pun fokus di sektor pariwisata.
"Bukannya menghentikan penerbangan, tapi memberikan insentif ke sektor pariwisata. Di situlah virus masuk tapi pemerintah masih adem ayem," kata dia.
Kemudian, pemerintah baru gencar menyiapkan banyak stimulus ekonomi pada akhir Maret 2020. Tepatnya, setelah kasus virus corona muncul di Indonesia dan jumlahnya selalu bertambah setiap hari.
"Akhir Maret akhirnya baru ada insentif-insentif pajak, bantuan sosial (bansos)," imbuh Tauhid.
Dengan penambahan insentif tersebut, pemerintah memutuskan untuk mengerek alokasi belanja sebesar Rp405,1 triliun dalam APBN 2020. Penambahan itu tertuang dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 terkait Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
Jika dirinci, pemerintah mengalokasikan penambahan dana itu untuk insentif program pemulihan ekonomi sebesar Rp150 triliun, jaring pengaman sosial (social safety net) sebesar Rp110 triliun, insentif di sektor kesehatan Rp75 triliun, dan insentif perpajakan hingga kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp70,1 triliun.
Namun, Tauhid menilai dampaknya tak bisa dirasakan dalam waktu dekat. Minimal, baru akan terasa pada kuartal II atau kuartal III 2020.
Sebab, sejumlah insentif itu baru berlaku mulai April 2020. Insentif perpajakan misalnya, mereka baru diberikan kesempatan untuk mengajukan relaksasi bulan lalu.
Prosesnya masih berlangsung hingga saat ini. Beberapa ada yang sudah diberikan insentif, tapi tak sedikit pula yang masih dalam tahap seleksi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya menyatakan 215.255 wajib pajak (WP) telah mengajukan insentif pajak kepada pemerintah. Namun, jumlah permohonan yang disetujui baru sebanyak 193.151 WP.
Tak heran, dampaknya ke dunia usaha belum terasa. Efek dari insentif pajak diramalkan baru terasa kuartal II 2020.
Masalah Data BansosSelain itu, ada program bansos kerap menjadi sorotan banyak pihak karena proses pendataannya yang carut marut. Tak heran, penyaluran bansos sejauh ini masih kurang efektif.
"Bansos harusnya efektif menaikkan daya beli masyarakat, tapi karena penerima bansos masih belum tepat sasaran jadi dampaknya belum terasa," ujar Tauhid.
Ia menyatakan bansos memang tak bisa mengangkat seseorang dari jurang kemiskinan, tapi minimal dapat mempertahankan daya beli masyarakat. Dengan demikian, tingkat konsumsi rumah tangga diharapkan tak turun signifikan dan ekonomi bisa tetap positif.
"Bansos yang diberikan juga saya lihat masih kurang, hanya Rp500 ribu-Rp600 ribu per tahap. Seharusnya minimal Rp1 juta demi memenuhi kebutuhan bahan pokok masyarakat," jelasnya.
Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Budi Arie Setiadi sebelumnya menyebut DKI Jakarta adalah provinsi paling kacau dalam hal Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk penerima bansos. Hal ini diketahui setelah pemerintah pusat dan daerah saling bersinergi dalam memberi bantan kepada warga.
"Yang paling ngawur itu data Provinsi DKI Jakarta. Nah itu memang datanya kacau sekali," ungkap Budi.
Kacaunya proses data bansos juga diakui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menyebut masalah pendataan khususnya terjadi pada pembagian bansos dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) tahap pertama.
Namun, ia berjanji akan memperbaiki proses pendataan masyarakat penerima bansos pada pembagian BLT tahap kedua bulan depan. Dengan demikian, semua pihak yang membutuhkan akan mendapatkan bantuan dari pemerintah dan tidak ada tumpang tindih pemberian bansos.
Kemudian, bantuan lainnya yang juga banyak menuai kritik adalah Program Kartu Prakerja. Tauhid menyatakan pelatihan secara daring (online) kurang membantu masyarakat yang terdampak penyebaran virus corona.
"Lebih baik bansos tunai, pelatihan online nanti dulu. Yang sekarang dibutuhkan tunai untuk bertahan hidup. Di negara lain pun ada dana tunai untuk korban PHK misalnya," ucap Tauhid.
Sementara, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menyoroti keputusan pemerintah yang mengerek kembali iuran BPJS Kesehatan di tengah penyebaran virus corona. Kebijakan ini bisa jadi kontradiktif dengan upaya pemerintah untuk menaikkan daya beli masyarakat.
"Waktunya tidak pas, memang agak kontradiktif walau sebenarnya yang naik banyak hanya peserta mandiri kelas I dan II," tutur Piter.
Dengan kata lain, daya beli masyarakat berpotensi semakin melemah karena kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Sebab, masyarakat harus mengalokasikan dana yang lebih banyak untuk membayar iuran.
"Karena waktunya tidak pas jadi memunculkan kesan ini akan menurunkan daya beli," katanya.
Sebagai informasi, kenaikan iuran BPJS Kesehatan tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Dalam aturan itu, iuran BPJS Kesehatan akan naik mulai Juli 2020 untuk peserta mandiri kelas I dan II. Kemudian, iuran peserta mandiri kelas III baru akan naik pada tahun depan.
Untuk kenaikannya sendiri tercatat hampir 100 persen. Detailnya, iuran peserta mandiri kelas I naik 87,5 persen dari Rp80 ribu menjadi Rp150 ribu, kelas II naik 96,07 persen dari Rp51 ribu menjadi Rp100 ribu, dan kelas III naik 37,25 persen dari Rp25.500 menjadi Rp35 ribu.
[Gambas:Video CNN]