Pemerintah Klaim Sedikit Warga yang Disubsidi Gunakan BPJS

CNN Indonesia
Kamis, 18 Jun 2020 17:43 WIB
Suasana pelayanan BPJS Kesehatan di kawasan Matraman, Jakarta, Rabu, 3 September 2019. Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas I dan II akan naik secara efektif pada 1 Januari 2020. Masing-masing kelas ini akan naik dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu dan Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu.
Pemerintah menyebut peserta penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan bahkan tak tahu mendapatkan fasilitas kesehatan gratis. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengklaim sebagian besar peserta yang masuk kelompok penerima bantuan iuran (PBI) tak memanfaatkan fasilitas BPJS Kesehatan. Hal ini lantaran mereka tak paham jika dirinya mendapatkan subsidi dari pemerintah.

"Peserta PBI itu kecil yang memakai fasilitas itu (BPJS Kesehatan)," ungkap Muhadjir dalam video conference, Kamis (18/6).

Ia bilang realita ini bukan serta merta mengartikan kalau mayoritas PBI sehat, sehingga tak menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan. Mereka sakit, tetapi tak tahu kalau mereka mendapatkan kemudahan dari pemerintah untuk mendapatkan fasilitas kesehatan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dia tidak mengerti kalau mendapatkan subsidi dari pemerintah, ini bagian dari sosialisasi dan edukasi," ujar Muhadjir.

Penyebab lainnya adalah karena fasilitas kesehatan (faskes) di dekat tempat tinggalnya tidak memadai. Misalnya, dari segi fasilitas, infrastruktur, hingga perawat.

"Ini berkaitan dengan pemerataan, sebaran fasilitas infrastruktur, dan tenaga kesehatan belum merata. Jadi, ada ketimpangan spasial dalam kaitannya dengan masalah pelayanan kesehatan," jelas Muhadjir.

Ia bilang petugas kesehatan hanya menumpuk di satu daerah saja. Dengan demikian, faskes di wilayah terpencil kekurangan sumber daya manusia untuk melayani pasien.

"Di daerah tertinggal itu langka sekali tenaga kesehatan," imbuh dia.

Menurut Muhadjir, persoalan ini menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh pemangku kepentingan yang berada di sektor kesehatan. Artinya, ini bukan hanya menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan.

"Ini menjadi tanggung jawab bersama untuk melayani pasien. Kami memiliki pekerjaan yang besar yang harus ditangani secara cepat dan menyeluruh," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]



(aud/bir)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER