Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan ada sejumlah proses yang dilakukan sebelum melakukan perombakan direksi dan komisaris di perusahaan pelat merah. Salah satunya adalah penilaian terkait sikap atau akhlak dari calon kandidat.
"Direksi dan komisaris harus memiliki tata kelola, misalnya akhlak. Tapi tidak hanya itu, kami juga memasukkan poin-poin digital dan kepemimpinan," ucap Erick dalam video conference, Kamis (18/6).
Setelah ada penilaian internal dari Kementerian BUMN, Erick mengaku juga melakukan koordinasi dengan kementerian lain yang juga memiliki hubungan dengan perusahaan pelat merah yang dirombak. Sebagai contoh, perombakan BUMN karya akan melibatkan juga Kementerian PUPR.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami juga melibatkan menteri terkait, karena tidak mungkin BUMN karya tidak ada hubungan yang baik dengan Pak Menteri PUPR (Basuki Hadimuljono). Ini yang akan kami pastikan," ujar Erick.
Selain itu, Erick juga melihat potensi penilaian pasar atau investor. Pasalnya, pergantian direksi dan komisaris akan berpengaruh juga pada penilaian pasar.
"Kalau membangun ekosistem baik ya harus diterima pasar," imbuhnya.
Sebelumnya, Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga mengatakan pihaknya akan menyeleksi calon direksi BUMN dalam sistem talent pool. Sistem itu dikelola oleh Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Alex Denni.
Setelah sistem talent pool menemukan pihak-pihak yang cocok menjadi direktur di salah satu BUMN, maka namanya akan diajukan ke Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin dan Kartika Wirjoatmodjo.
Hanya saja, proses seleksi direksi tak berakhir di Kementerian BUMN jika perombakan terjadi di perusahaan pelat merah yang strategis. Prosesnya akan dilanjutkan sampai ke Presiden Joko Widodo.
Arya mencontohkan proses itu dilakukan untuk perubahan direksi di PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN, dan beberapa bank. Skema ini diklaim sudah berlaku sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).