Petani Sawit Independen RSPO Buka Suara soal Dampak Covid-19

Pandemi Covid-19 yang mewabah dalam beberapa bulan terakhir di Indonesia mengancam pendapatan petani kecil kelapa sawit independen. Selain itu, petani mengalami kesulitan karena pabrik kelapa sawit dan kegiatan manufaktur berjalan lamban akibat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), meski harga pupuk tetap tinggi.

Dalam acara virtual bertajuk Dampak Covid-19 pada Petani Bersertifikat RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) yang digelar CNNIndonesia pada Kamis (18/6), Penasihat Senior Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Fortasbi) Rukaiyah Rafik mengatakan, banyak petani swadaya yang tidak memiliki sarana pengangkut TBS ke pabrik.

"Mereka bergantung pada 'perantara' atau bisnis perantara untuk menyediakan layanan ini, tetapi pembatasan dalam kegiatan dan pergerakan karena Covid-19 telah berdampak pada mereka dan sumber mata pencaharian utama karena mereka tidak dapat menjual atau mengangkut TBS mereka ke pembeli. Pandemi juga mempengaruhi stok pupuk dan input untuk perkebunan petani serta harga makanan," ujar Rukaiyah.

Sementara itu, petani bersertifikat RSPO menemukan bahwa penjualan Kredit RSPO telah menyediakan dana tambahan dan dukungan yang dibutuhkan. Rukaiyah menambahkan, petani bersertifikat RSPO juga memiliki lembaga dan jaringan kuat, serta standar akuntabilitas. Mereka juga disebut memiliki beragam bisnis lain yang mendukung mata pencaharian.

Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetos Darto menuturkan, suatu kali pernah harga TBS turun di bawah Rp1.000 per kg di tingkat petani swadaya. Di saat yang sama, harga TBS untuk petani plasma, yakni yang bermitra dengan perusahaan penghasil kelapa sawit tercatat antara Rp1.200 dan Rp1.300 per kg.

Darto menjelaskan, sulit bagi petani swadaya bila mendapat harga di bawah Rp1.100. Karena produktivitas rendah, yakni antara 1 hingga 1,2 ton per hektar tiap bulan, mereka memilih menjual hasil produksi kepada perantara. Tak sedikit yang memiliki hutang kepada para tengkulak karena pinjaman yang harus dilunasi selama panen.

Hal itu ditambah dengan kenyataan bahwa banyak petani swadaya yang tak memiliki sumber pendapatan lain. Sebuah studi SPKS pada 2018 menyebutkan bahwa hanya 30 persen petani dengan mata pencaharian alternatif, mulai dari pengolahan, penanaman karet, hingga jadi pedagang kecil. Di sisi lain, tanah seluas 0,75 hektar yang disisihkan selama era Orde Baru untuk petani PIR selama periode transmigrasi telah dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit.

"Tidak ada protokol kesehatan untuk petani atau pemanen. Petani membutuhkan uang tunai, sementara proses transaksi untuk TBS untuk petani yang menjual ke perusahaan biasanya diproses antara satu atau dua minggu setelah produk dikirim ke pabrik atau perkebunan," ungkap Darto seraya menambahkan, keterpurukan ditambah dengan kenaikan harga pupuk, yang kadang-kadang langka.

Seiring, perwakilan petani dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Independen YB. Zainanto Hari Widodo menyatakan tidak ada Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang difokuskan kepada petani kelapa sawit. Petani bersertifikat RSPO mendapat bantuan berupa makanan pokok dan pupuk untuk anggota, sementara untuk non-anggota termasuk peralatan kesehatan, dukungan untuk Puskesmas dalam area asoisasi, bantuan mendirikan pusat pemantauan Covid-19, dan bantuan untuk mereka yang rentan secara ekonomi.

Namun, jenis bisnis lain seperti Usaha Kecil Menengah (UKM) disebut juga kesulitan dalam memasarkan produk seperti sayuran, ikan, dan bahan makanan di masa pandemi. Jumadi, perwakilan petani dari unit bisnis petani, UD Lestari mengakui Covid-19 begitu berdampak karena banyak warga ketakutan hingga ingin meninggalkan kampung halaman.

Sebagai petani yang telah disertifikasi oleh RSPO selama empat tahun, Jumadi memaparkan dirinya mendapat banyak manfaat. Ia menerima lebih banyak pengetahuan tentang budidaya kelapa sawit berkelanjutan, juga mendapat manfaat dari kenaikan harga tambahan dari penjualan TBS bersertifikasi, belum termasuk bantuan dari PT Unilever berupa sampo, sabun, dan deterjen.

Pairan, petani dari Sumatera Selatan menambahkan manfaat lain sertifikasi RSPO kala pandemi, di mana hasil insentif RSPO digunakan untuk membantu kegiatan sosial pencegahan Covid-19.

Guntur Cahyo Prabowo, Manajer Smallholders Program Indonesia RSPO mengatakan, selama pandemi sertifikasi mendukung sekitar 6 ribu anggota yang terdiri dari 26 kelompok tani dengan penjualan minyak kelapa sawit bersertifikasi RSPO melalui Kredit RSPO. Antara Mei 2019 sampai Mei 2020, US$1,5 juta dicairkan untuk 30 kelompok petani kecil independen bersertifikasi RSPO dari transaksi penjualan minyak sawit bersertifikat.

"Sertifikasi terbukti menjadi aset besar bagi petani ketika berhadapan dengan ketidakpastian situasi. Ini termasuk persyaratan untuk sertifikasi seperti organisasi petani yang kuat dan perencanaan keuangan, membantu meningkatkan daya tawar mereka selama pandemi," kata Guntur.