Drama Bansos DKI dan Kementerian Keuangan di Tengah Corona

DKI Jakarta merayakan ulang tahun ke-493 pada hari ini, Senin (22/6). Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, ulang tahun ibu kota negara tahun ini diwarnai oleh keprihatinan di tengah pandemi virus corona.

Wabah itu melumpuhkan aktivitas ekonomi warga ibu kota sejak Maret lalu. Terlebih, DKI Jakarta merupakan salah satu zona merah penularan virus.

Hingga Sabtu (20/6), Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mencatat jumlah kasus positif virus corona di ibu kota sudah tembus 9.703 kasus, dengan 603 orang di antaranya meninggal dunia.

Kegiatan warga di luar rumah dibatasi demi menekan penyebaran virus. Tak heran, dampaknya terhadap warga atau mereka yang mencari nafkah di ibu kota sangat besar mulai dari pekerja kantoran hingga kaki lima.

Bahkan, sejumlah perusahaan terpaksa memotong gaji karyawan, merumahkan, hingga melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pemerintah pun memutar otak untuk membantu meredam dampaknya. Salah satunya, pembagian bantuan sosial (bansos) berupa sembako dan uang tunai.

Dengan memberikan bansos, pemerintah berharap dapat meringankan beban warga yang terdampak. Setidaknya, warga tidak perlu khawatir kebutuhan hidup dasar tidak bisa dipenuhi di tengah pandemi.

Awalnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan program bansos reguler dibagikan kepada 1,1 juta jiwa warga yang terdampak. Dalam perjalanannya, terdapat data tambahan sebanyak 2,6 juta jiwa yang dinilai pantas menerimanya. Artinya, total kebutuhan bansos menjadi 3,7 juta jiwa di ibu kota.Sayang seribu sayang, penyaluran bansos itu ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ratusan tahun berdiri, DKI Jakarta masih kelimpungan. Warga pun hanya bisa gigit jari.

Tanggung jawab penyaluran bansos pun dibagi antara pusat daerah. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk membagikan bansos kepada 1,1 juta jiwa. Sementara, pemerintah pusat akan menanggung bansos untuk 2,6 juta jiwa.

Pembagian itu dibicarakan dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 30 Maret 2020 lalu.

Rapat itu kemudian berlanjut pada 2 April 2020. Saat itu, Kementerian Sosial (Kemensos) dan Pemprov DKI Jakarta sepakat bahwa satuan penerima bantuan tak lagi dihitung berdasarkan jiwa atau individu, melainkan satuan kepala keluarga.

Rapat kembali dilanjutkan pada 7 April 2020. Di situ Pemprov DKI Jakarta memberikan data penerima bansos kepada Kemensos. Dalam rapat juga diputuskan penyaluran bansos dilakukan mulai 9 April 2020, satu hari sebelum pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di ibu kota.

Anies menetapkan jumlah warga miskin dan rentan miskin yang berhak menerima bansos selama PSBB sebanyak 1,2 juta keluarga dengan nilai Rp600 ribu per KK. Jumlahnya turun dari angka awal seiring dengan perubahan satuan perhitungan dari jiwa menjadi keluarga.

Hal itu diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 386 Tahun 2020 tentang Penerimaan Nansos selama PSBB. Anies secara resmi meneken beleid tersebut pada 16 April 2020.

Warga yang tengah mengambil paket bansos. (Foto: CNN Indonesia/Safir Makki)

Data Bansos Bermasalah

Dalam perjalanannya, jumlah penerima ternyata bertambah. Pemprov DKI Jakarta menyebutkan penerima bansos menjadi sekitar 2,1 juta keluarga atau sekitar seperlima warga.

Di lapangan, pembagian bansos menemui sejumlah masalah. Persoalan data yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dan provinsi menjadi batu sandungan.

Warga mengeluhkan data penerima bansos yang terdampak PSBB berubah-ubah. Beberapa dari mereka mengaku tak dapat, bahkan tidak terdata.

Salah satunya Ketua RT 08/ RW 09 Kelurahan Sunter Jaya, Priok, Jakarta Utara Tri Sakti Ario yang mengaku kebingungan karena menerima data penerima bantuan yang berbeda-beda.

"Yang diberikan informasinya dari RW itu ada kalau enggak salah sekitar 7.475 awalnya, tapi menjadi 7.390 penerima," kata Tri kepada CNNIndonesia.com, Senin (13/4).

[Gambas:Video CNN]

Anies juga sempat dikritik oleh Menteri Sosial Juliari, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

Sri Mulyani menuturkan Anies angkat tangan soal penyaluran bansos kepada 1,1 juta keluarga. Padahal, Pemprov DKI Jakarta sebelumnya telah sepakat bahwa bansos 1,1 juta keluarga miskin akan ditanggung oleh anggaran daerah.

"Laporan dari Menko PMK, ternyata DKI yang tadinya cover 1,1 juta, mereka tidak punya anggaran dan minta pemerintah pusat yang cover 1,1 juta itu," ujar Sri Mulyani saat menghadiri rapat virtual bersama Komisi XI DPR, Rabu (6/5) lalu.

Pemerintah pusat pun mau tak mau menanggung beban anggaran untuk 1,1 juta keluarga di DKI Jakarta. Alhasil, jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk penyaluran bansos secara nasional melonjak.

"Tadinya, 1,1 juta adalah DKI dan sisanya 3,6 juta itu pemerintah pusat. Sekarang semuanya diminta cover oleh pemerintah pusat," terang Sri Mulyani.

Hal yang sama diungkapkan Juliari. Ia bilang realisasi penyaluran bansos di ibu kota tak sesuai dengan kesepakatan awal antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI Jakarta.

Juliari menyampaikan pemerintah pusat selama ini menanggung bansos untuk 1,3 juta keluarga, sedangkan sisanya 800 ribu keluarga menjadi tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta.

Relawan memindahkan kotak berisi sembako di GOR Gelanggang Remaja. (Foto: CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

"Pada saat rapat terbatas terdahulu, kesepakatan awalnya tidak demikian. Gubernur DKI meminta bantuan pemerintah pusat untuk meng-cover bantuan yang tidak bisa di-cover oleh DKI," kata Juliari dalam Rapat Kerja Komisi VIII yang disiarkan langsung akun Youtube DPR RI, Rabu (6/5).

Sementara, Muhadjir ikut menyoroti soal sinkronisasi data penerima bansos yang dimiliki DKI Jakarta. Ia mengaku sempat menegur Anies terkait hal tersebut.

"Belum lagi sinkronisasi dan koordinasi, misalnya kami dengan DKI ini agak sekarang sedang tarik-menarik ini, cocok-cocokan data, bahkan kemarin saya dengan Pak Gubernur (Anies) agak tegang, agak saya tegur keras Pak Gubernur," jelas kata Muhadjir dalam sebuah webinar melalui zoom, Rabu (6/4).

Dana Bagi Hasil

Anies sebelumnya sempat mengakui arus kas Pemprov DKI Jakarta tak cukup leluasa dalam menangani penyebaran virus corona. Pasalnya, ada beberapa sumber dana yang belum cair. Salah satunya adalah pengembalian kelebihan Dana Bagi Hasil (DBH) Pemprov DKI sebesar Rp5,1 triliun dari Kementerian Keuangan.

"Kami berharap itu berharap dicairkan. Jadi tantangan di Jakarta bukan pada anggaran tapi pada cash flow. Kalau dicairkan kami punya keleluasaan secara cash flow," kata Anies kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat melakukan rapat virtual, Kamis (2/4).

Atas permintaan Anies, Sri Mulyani pun mengubah aturan pembayaran DBH yang dipercepat 50 persen pada awal tahun atau sebelum audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) keluar. Dengan demikian, pemerintah pusat telah mencairkan DBH DKI Jakarta sebesar Rp2,56 triliun pada April 2020 kemarin.

Penyaluran bansos khusus berupa paket sembako di DKI Jakarta sendiri dibagi dalam enam tahap pada gelombang pertama. Per 15 Juni 2020, Kemensos mencatat penyaluran bansos baru memasuki tahap keempat dan dibagikan kepada 1,29 juta keluarga.

Penyaluran bansos akan memasuki tahap kelima hingga 29 Juni mendatang. Jika sesuai rencana, gelombang pertama akan selesai pada 14 Juli 2020 dengan target 1,9 juta keluarga.

Pandemi hingga kini belum berakhir. Pemerintah pusat pun memutuskan penyaluran bansos diteruskan hingga Desember 2020. Namun, nilai dari bansos yang disalurkan turun dari Rp600 ribu menjadi Rp300 per keluarga.

Kendati demikian, Juliari mengungkapkan Pemprov DKI Jakarta, tak akan melanjutkan dengan program yang sama. Karenanya, penerima bansos khusus di DKI Jakarta pada gelombang kedua nanti berkurang menjadi hanya 1,3 juta keluarga saja.

"Untuk Juli-Desember 2020 menjadi hanya 1,3 juta dan akan dikelola seluruhnya oleh Kementerian Sosial," ujarnya.