Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengungkap masih membenahi masalah data petani miskin yang mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) dan sarana produksi dari pemerintah di masa pandemi covid-19.
Ia bilang, 20 persen bantuan yang disalurkan kepada 2,7 juta petani berpotensi tumpang-tindih dengan bantuan lain yang telah digelontorkan Presiden Joko Widodo lewat Kementerian Sosial (Kemensos).
"Dari hasil cleansing data yang ada, melalui verifikasi, data 80 persen itu tidak tumpang-tindih," ucapnya dalam rapat bersama komisi IV DPR, Senin (22/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Seperti diketahui, bantuan kepada petani untuk mengantisipasi krisis pangan akibat dampak pandemi Covid-19 diberikan dalam bentuk sarana produksi (saprodi) pertanian dan uang tunai yang totalnya mencapai Rp600 ribu per petani.
Syahrul merinci bantuan tersebut terdiri dari saprodi berupa pupuk, bibit dan obat-obatan senilai Rp300 ribu sementara sisanya berupa uang tunai sebesar Rp300 ribu.
Hingga saat ini, dari hasil verifikasi yang telah dilakukan Kementan dan Kemensos, baru diketahui bahwa 8 persen petani yang terdata menerima bantuan ganda sementara 12 persen petani lainnya masih melalui proses verifikasi.
Syahrul mengungkap untuk mengatasi masalah penerima ganda tersebut, pemerintah telah menyepakati bahwa bantuan diberikan oleh dua kementerian secara bertahap.
Tahap pertama berupa saprodi seperti pupuk, bibit dan obat-obatan akan diberikan oleh Kementan, sementara tahap kedua berupa uang tunai Rp300 ribu disalurkan oleh Kemensos.
"Kami berharap memang langsung bisa salurkan ke desa melalui PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan), dibantu babinsa. Dan dari kondisi itu disepakati bahwa 300 digulirkan atas Mentan dan Rp300 lainnya digulirkan lewat bansos," pungkasnya.