Kemenhub Dapat Pagu Indikatif Rp41,3 T pada 2021

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendapatkan pagu indikatif anggaran sebesar Rp41,3 triliun pada 2021. Jumlah itu naik 11,7 persen dari alokasi tahun ini yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020, Rp36,98 triliun.

"Alokasi pagu tersebut adalah untuk belanja pegawai sebesar Rp3,9 triliun, belanja barang operasional Rp2,8 triliun dan belanja barang non-operasional Rp34,5 triliun, termasuk anggaran pendidikan Rp2,9 triliun," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat rapat kerja virtual dengan Komisi V DPR seperti dikutip dari Antara, Selasa (22/6).

Adapun, sumber pendanaan, di antaranya rupiah murni Rp30,2 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp3,36 triliun, Badan Layanan Umum (BLU) Rp1,6 triliun, Pinjaman Luar Negeri (PLN) Rp806,1 miliar, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp5,3 triliun.

Budi mengungkapkan fokus kebijakan pembangunan infrastruktur pada tahun anggaran 2021 di antaranya untuk mempercepat pemulihan ekonomi, memprioritaskan kegiatan infrastruktur yang mendukung pemulihan sektor riil (sektor industri, pariwisata, dan investasi) serta mendukung penguatan kesehatan masyarakat.

Kemudian, optimalisasi kegiatan yang menggunakan metode padat karya, antara lain pembangunan irigasi, pemeliharaan jalan, penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat serta peningkatan kualitas rumah swadaya masyarakat.

Di sektor transportasi sendiri, Budi menyebutkan yang menjadi proyek utama adalah pembangunan jaringan pelabuhan utama terpadu, jembatan udara 37 rute di Papua, Kereta Api Makassar-Parepare dan sistem angkutan massal perkotaan di enam wilayah metropolitan.

"Pembangunan infrastruktur laut untuk 'rebound' pariwisata seperti pembangunan Labuan Bajo, pembangunan Pelabuhan Sanur, Pelabuhan Kupang dan membangun pelabuhan kapal untuk pariwisata," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu, untuk progres proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), tahap operasional pelaksanaan, di antaranya pembangunan jalur KA Makassar-Parepare (Pangkep-Maros) nilai investasi Rp2,63 triliun dan pengembangan Bandara Komodo senilai Rp1,2 triliun.

Untuk tahap transaksi, yaitu pembangunan "proving ground" Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi Rp1,64 triliun, KA Lahat-Tarahan Rp13,9 triliun dan pengembangan Pelabuhan Patimban Rp5,70 triliun.

Selanjutnya, tahap persiapan, di antaranya pengembangan jembatan timbang (Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor/UPPKB) Rp330,6 miliar, pengembangan Pelabuhan Bau-bau Rp244 miliar, pengembangan pelabuhan Anggrek Rp1,10 triliun dan pembangunan bandara baru di Singkawang Rp1 triliun.