20 Juta UMKM Sulit Dapat Bantuan Karena Tak Punya Akses Bank

Kementerian Koperasi dan UKM mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk membuka rekening di bank agar dapat mengakses modal dengan bunga rendah yang disiapkan pemerintah. 

Menteri koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan banyaknya pelaku UMKM yang unbankable sulit mendapatkan stimulus berupa keringanan bunga dan penundaan kredit.

"Kami meyakini seperti yang telah disampaikan oleh lembaga Semeru (lembaga yang fokus pada penelitian sosial dan ekonomi), kemungkinan ada 20 juta yang belum terhubung ke perbankan dan lembaga pembiayaan formal lainnya," ujarnya dalam diskusi virtual, Selasa (23/6).

Namun, Teten yakin UMKM yang belum mengakses perbankan dan lembaga pembiayaan tersebut membutuhkan kredit murah untuk dapat membangun kembali usahanya yang terdampak covid-19.

Ia melanjutkan pendataan UMKM yang berhak menerima stimulus pemerintah dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) memang tak mudah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2018 mencatat ada 64 juta pelaku UMKM di Indonesia.

"Kami mendorong supaya mereka mengambil pembiayaan baru, itu saya kira bisa langsung masuk ke program relaksasi, jadi pinjaman baru pun mereka langsung dapat relaksasi," ungkap Teten.

Meski demikian, setelah ditelusuri lebih lanjut, terhubung dengan lembaga jasa keuangan di antaranya bank umum konvensional, BPR, BPR Syariah, hingga lembaga pembiayaan terverifikasi sesuai nama dan alamat mencapai 60,66 juta debitur UMKM. 

Para pelaku UMKM yang memiliki nilai pinjaman di bawah Rp10 miliar dan mayoritas di bawah Rp500 juta, berhak mendapat manfaat program bantuan dari pemerintah.

"Penerima manfaat ini yang sudah tercatat by name by address itu ada 60,66 juta UMKM yang terhubung dengan lembaga pembiayaan," tuturnya.

Seperti diketahui pemerintah menyiapkan stimulus bagi UMKM dengan anggaran Rp123,46 triliun. Pekan lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan stimulus tersebut baru tersalur 0,6 persen.

Ia menuturkan penyampaian stimulus pada sektor UMKM masih terkendala penyelesaian regulasi, persiapan data, serta persiapan IT untuk mendukung operasional.

"Yang lewat perbankan dan lembaga keuangan non bank, kami harus kerjasama dengan OJK untuk infrastruktur IT dan data agar optimal dan akuntabel," kata Sri Mulyani.

[Gambas:Video CNN]