Dana Cekak, BUMN Ramai-ramai Minta Modal ke Negara

Sejumlah BUMN meminta suntikan modal pemerintah dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN). Alasannya, kecukupan modal mereka terbatas.

Padahal, di tengah kondisi tersebut, proyek yang mereka harus dikerjakan cukup banyak. BUMN pertama yang mengajukan PMN, PT Hutama Karya (Persero) Tbk.

Perusahaan konstruksi itu menyatakan butuh suntikan modal pemerintah sekitar Rp51 triliun untuk menyelesaikan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang ditugaskan pemerintah kepada mereka.

"Konstruksi pembangunan JTTS sepanjang 771 km yang ditargetkan selesai tahun 2022 dengan kebutuhan PMN Rp51 triliun lagi," ujar Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto, Rabu (24/6).

Jumlah suntikan modal yang diminta mencapai lebih dari 15 kali lipat dari total PMN yang didapat pada tahun ini sebesar Rp3,5 triliun. Padahal, tahun ini pun rencananya pemerintah akan memberikan PMN ke Hutama Karya sekitar Rp7,5 triliun dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Kedua, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM. Perseroan meminta suntikan modal sekitar Rp1,5 triliun pada tahun ini.

Suntikan modal diperlukan untuk mendukung likuiditas perusahaan yang tertekan akibat berkurangnya kemampuan bayar nasabah Mekaar. Direktur Utama PNM Arif Mulyadi mengatakan bila pemerintah tidak menambah modal perusahaan, maka perseroan akan merugi.

Kalau kondisi tersebut benar-benar terjadi, ia mengatakan masalah itu akan berdampak ke kemampuan perusahaan dalam mengejar target penyaluran pembiayaan Mekaar ke 6,6 juta nasabah pada tahun ini.

[Gambas:Video CNN]

"Dari sisi profitabilitas, perusahaan akan rugi sebesar Rp447 miliar dalam skenario optimistis, sedangkan pada skenario pesimistis rugi perusahaan akan mencapai Rp1,37 triliun," kata Arif.

Ketiga, PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) atau Askrindo. Perusahaan menyatakan perlu suntikan modal dari pemerintah sekitar Rp3 triliun pada tahun ini.

Direktur Utama Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Robertus Bilitea selaku induk holding asuransi dan penjaminan BUMN yang turut membawahi Askrindo mengatakan suntikan ini perlu untuk mendukung penjaminan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sebab, proyeksinya penjaminan KUR oleh Askrindo akan meningkat sekitar 17,4 persen pada 2020.

"Dari Rp192 triliun KUR, yang dijamin menjadi Rp325 triliun," ujar Robertus.

Lebih lanjut, penambahan modal juga diperlukan untuk mempertahankan jumlah pinjaman dengan selisih penjumlahan ekuitas dan pinjaman subordinasi dengan penyertaan atau dikenal dengan istilah Gearing Ratio (GR). Proyeksinya, GR berada di level 10,9 kali pada 2021 dan mencapai 14,1 kali pada 2021.

"Dengan tambahan PMN tunai Rp3 triliun di tahun 2020, maka agar GR produktif tetap di bawah 20 kali. Juga menambah kapasitas penjaminan menjadi Rp60 triliun," terang Robertus.

Keempat, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau ITDC meminta PMN sebesar Rp500 miliar pada tahun ini. Sebab, arus kas (cash flow) diprediksi minus Rp115,044 miliar akibat pandemi virus corona atau covid-19.

"Jika kami diizinkan untuk mendapatkan PMN sebesar Rp500 miliar di 2020, kami bisa menyelesaikan proyek dan juga tidak mengganggu cash flow kami," jelas Direktur Utama ITDC Abdulbar M. Mansoer.