Cegah PHK, Jokowi Ingatkan Menteri Prioritaskan Dunia Usaha

CNN Indonesia | Senin, 29/06/2020 11:24 WIB
Presiden Joko Widodo mengunjungi pasar di Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (25/6) / Foto: Muchlis - Biro Setpres Presiden Jokowi mengingatkan jajarannya agar segera mencairkan bantuan untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), perbankan, hingga perusahaan besar di tengah pandemi virus corona. (Muchlis - Biro Setpres)
Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan jajarannya agar segera mencairkan bantuan untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), perbankan, hingga perusahaan besar di tengah pandemi virus corona. Dunia usaha saat ini sudah menanti 'uluran tangan' dari pemerintah.

Jokowi menyatakan bantuan amat dibutuhkan agar dunia usaha tak bangkrut. Jika perusahaan tutup, maka otomatis akan terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Beri prioritas kepada mereka supaya tidak ada PHK. Jangan sudah PHK besar-besaran, uang se rupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi," ungkap Jokowi, dikutip Senin (29/6).


Jokowi bilang jangan sampai bantuan datang ketika dunia usaha sudah gulung tikar. Jika seperti itu, maka bantuan yang dikucurkan tak akan ada artinya.

"Jangan biarkan mereka mati dulu baru dibantu. Tidak ada artinya," imbuh Jokowi.

Untuk itu, ia siap mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) bila dibutuhkan. Begitu juga dengan peraturan presiden (perpres), Jokowi akan menerbitkan jika memang diperlukan.

"Hanya gara-gara urusan peraturan, urusan peraturan. Ini situasi luar biasa. Saya harus ngomong apa adanya, ini tidak ada progress yang signifikan. Nggak ada," tutur Jokowi.

Sebagai informasi, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp695,2 triliun untuk menangani penularan virus corona di dalam negeri. Mayoritas anggaran itu dialokasikan untuk perlindungan sosial sebesar Rp203,9 triliun.

Kemudian, anggaran untuk kesehatan sebesar Rp75 triliun, UMKM Rp123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp53,57 triliun, insentif usaha Rp120,61 triliun, dan bantuan untuk sektoral kementerian/lembaga (k/l) serta pemerintah daerah (pemda) sebesar Rp106,11 triliun. 

[Gambas:Video CNN]



(aud/age)