BPK Selidiki Keterlibatan BUMN di Kasus Jiwasraya

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyelidiki keterlibatan Kementerian BUMN dan perusahaan-perusahaan pelat merah dalam kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan keterlibatan tersebut akan ditelusuri dalam audit investigasi yang tengah dilakukan lembaganya.

Audit investigatif yang dilakukan BPK ini akan diperluas lingkupnya dari yang sebelumnya masih terbatas pada manajemen investasi dan OJK.

"Auditnya berskala luas, dan bertujuan mengungkap konstruksi kasus dan pihak-pihak yang bertanggung jawab secara utuh. Mulai dari kelembagaan Jiwasraya sendiri, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), otoritas bursa, kementerian BUMN, serta BUMN yang terkait dengan kasus ini," ujarnya dalam konferensi pers di kantornya, Senin (29/6).

Ia melanjutkan dampak yang diharapkan dari audit kasus ini adalah perbaikan sistemik yang semakin melindungi masyarakat dari risiko kekurangan dan meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi di Indonesia, khususnya dalam instrumen jasa keuangan.

"Ini adalah bagian dari perbaikan sistemik. Kami punya visi ke depan dengan diungkapnya kasus ini, maka siapapun yang akan berinvestasi, siapapun yang akan meletakkan dananya pada instrumen-instrumen jasa keuangan, seperti asuransi dan pasar modal mereka akan dilindungi secara hukum," tegas Agung.

Audit investigasi sendiri akan berjalan bersamaan dengan penghitungan perkiraan kerugian negara dalam kasus Jiwasraya. "Waktunya cukup panjang dan situasi covid-19 ini jadi challenge (tantangan)," imbuh dia.

Tiap tahunnya BPK memeriksa laporan keuangan pemerintah pusat yang mencakup 87 kementerian/lembaga, serta laporan keuangan pemerintah daerah yang meliputi 542 Kabupaten/Kota tiap tahunnya.

Dengan banyaknya kewajiban audit tersebut, BPK menargetkan penyelesaian audit investigasi Jiwasraya baru rampung pada akhir tahun ini.

"Kami memperkirakan selesaikan audit di akhir tahun dengan kondisi seperti ini. Audit perekonomian negara bukan audit khusus. Tapi, bukti-bukti yang dihimpun yang paling firm adalah tingkat kerugian negara," tandas Agung.

[Gambas:Video CNN]