Pengusaha Batu Bara Minta Insentif Demi Perbaiki Arus Kas

CNN Indonesia | Selasa, 30/06/2020 20:43 WIB
Aktivitas bongkar muat batubara di Pelabuhan KCN Cilincing, Jakarta, Rabu, 28 November 2018. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyono mengatakan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP subsektor mineral dan batu bara (minerba) per 16 November 2018 mencapai Rp 41,77 triliun. Jumlah tersebut melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 32,1 triliun. CNN Indonesia/Adhi Wicaksono Pengusaha batu bara memohon sejumlah insentif kepada pemerintah demi mengurangi beban perusahaan di tengah pandemi virus corona.(CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia --

Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) memohon sejumlah insentif kepada pemerintah demi mengurangi beban perusahaan di tengah pandemi virus corona. Keringanan dibutuhkan agar perusahaan memiliki arus kas positif.

"Kami minta agar ada relaksasi yang mungkin akan mempengaruhi beban negara, tapi positif untuk cash perusahaan," ucap Direktur Eksekutif APBI Hendra Sinadia dalam video conference, Selasa (30/6).

Hendra menjabarkan insentif yang dibutuhkan salah satunya adalah insentif pajak penghasilan (PPh) bagi karyawan berpenghasilan di bawah Rp200 juta. Dengan insentif ini, maka ada penghasilan yang dikantongi karyawan akan lebih besar dari sebelumnya.


Kemudian, ia juga meminta ada simplifikasi perizinan dan administrasi terkait produksi, blending, dan perluasan penerapan insentif dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona atau PMK 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Selain itu, Hendra juga meminta pemerintah menghapus harga patokan batu bara (HPB) untuk acuan perhitungan royalti dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Lalu, dispensasi sementara kewajiban menggunakan sistem yang berpotensi memperlambat proses dan perpanjangan otomatis izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).

"Hal ini disebabkan sistem kerja dari rumah menyebabkan perlambatan proses persetujuan yang berakibat tata pelaksanaan tata batas atau tim evaluasi lapangan atas keberhasilan reklamasi dan revegetasi terhambat," jelas Hendra.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sujatmiko menjelaskan pemerintah sebenarnya sudah menerbitkan beberapa insentif fiskal untuk industri batu bara. Salah satunya UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penerapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020.

"Insentif tarif pajak penghasilan (PPh) dari 25 persen menjadi 22 persen pada 2020 dan 2021, lalu menjadi 20 persen pada 2022," katanya.

Kemudian, insentif pajak lainnya tertuang dalam PMK 44/PMK.03/2020. Sujatmiko menyatakan ada enam insentif yang diberikan melalui aturan tersebut, yakni PPh Pasal 21 berupa relaksasi selama enam bulan untuk pekerja industri pengolahan dan PPh Pasal 23 berupa relaksasi selama enam bulan atas PPh final PP Nomor 23 Tahun 2018.

Lalu, insentif dari PPh Pasal 22 berupa relaksasi selama enam bulan atas PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 25 berupa pengurangan PPh sebesar 30 persen selama enam bulan, dan PPN berupa relaksasi restitusi PPN dipercepat selama enam bulan.

[Gambas:Video CNN]



(aud/age)