PLN Belum Terima Bayaran Subsidi Listrik Corona Rp3,15 T

CNN Indonesia
Jumat, 26 Jun 2020 11:45 WIB
Dirut PLN yang Baru Zulkifli Zain
Dirut PLN Zulkifli Zaini mengaku belum menerima kompensasi atas diskon tarif listrik pemerintah kepada pelanggan di tengah pandemi corona. (CNN Indonesia/Aria Ananda).
Jakarta, CNN Indonesia --

Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN Zulkifli Zaini menyatakan pemerintah belum membayar kompensasi atas diskon tarif listrik kepada rumah tangga di tengah pandemi virus corona. Nilai yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp3,15 triliun hingga Juni 2020.

Menurut Zulkifli, kompensasi subsidi listrik ini belum cair karena masih dalam proses verifikasi dan pencairan. Ia bilang pemerintah berjanji membayarnya tahun ini. "Insya Allah akan dibayarkan ke PLN pada 2020," ucap Zulkifli, Kamis (25/6).

Pemerintah awalnya mengalokasikan dana sebesar Rp3,5 triliun untuk diskon listrik rumah tangga selama tiga bulan. Stimulus ini diberikan kepada pelanggan dengan daya 450 volt ampere (VA) dan 900 VA.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Rinciannya, diskon 100 persen diberikan kepada 24 juta pelanggan dengan daya 450 VA. Kemudian, pemerintah memberikan diskon 50 persen kepada 7 juta pelanggan dengan daya 900 VA bersubsidi.

Kebijakan ini mulanya hanya berlaku sampai Juni 2020. Namun, pemerintah memutuskan melanjutkan pemberian subsidi listrik ini hingga September 2020.

Jumlah subsidi listrik yang harus dikucurkan pemerintah pun ikut meningkat. Jumlahnya naik Rp6,9 triliun menjadi Rp61,69 triliun.

Dana tersebut masuk sebagai salah satu bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah di masa pandemi corona. Jumlah dana yang dialokasikan untuk memberikan bansos sebesar Rp203,9 triliun.

Secara total, pemerintah menganggarkan dana hingga Rp695 triliun untuk penanganan penyebaran virus corona.

Selain untuk bansos, pemerintah akan mengucurkan untuk sektor kesehatan sebesar Rp87,55 triliun, insentif dunia usaha Rp120,61 triliun, UMKM Rp123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp53,57 triliun, dan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah Rp106,11 triliun.  

[Gambas:Video CNN]



(aud/bir)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER