ANALISIS

Celah Korupsi Ratusan Triliun Dana Corona Masih Menganga

CNN Indonesia | Kamis, 09/07/2020 07:05 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir saat pengumuman jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju di tangga beranda Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019). (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono) Penggunaan dana penanganan pandemi corona harus diawasi dengan ketat untuk menutup celah korupsi yang masih terbuka lebar. ilustrasi. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta pendampingan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ikut mengawasi penggunaan dana yang dikucurkan oleh pemerintah kepada perusahaan pelat merah untuk penanganan dampak pandemi virus corona.

Maklum, total dana yang digelontorkan untuk BUMN dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) itu mencapai Rp153,4 triliun.

"Minta dari KPK untuk bisa memberikan pendampingan supaya dana-dana yang diberikan negara kepada BUMN bisa disalurkan dan bisa digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak melanggar hukum," ungkap Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (9/7).


Langkah Erick dinilai tepat oleh KPK. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menyatakan pihaknya turut membahas dugaan korupsi yang kerap dilakukan oleh perusahaan pelat merah.

Ini baru dari BUMN. Pemerintah sendiri menyiapkan dana hingga Rp695,2 triliun dalam penanganan pandemi virus corona.

Dana itu dikucurkan ke sejumlah sektor untuk membangkitkan lagi roda perekonomian di dalam negeri. Untuk kesehatan misalnya, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp87,55 triliun.

Kemudian, pemerintah menggelontorkan dana untuk perlindungan sosial atau bantuan sosial (bansos) sebesar Rp203,9 triliun, kementerian/lembaga atau pemerintah daerah Rp106,11 triliun, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Rp123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp53,57 triliun, dan insentif usaha Rp120,61 triliun.

Celah-celah korupsi pun terbuka dari tiap sektor yang mendapatkan kucuran dana dari pemerintah. Sejumlah oknum tentu tak akan melewatkan kesempatan ini begitu saja.

Apalagi, tingkat korupsi di Indonesia juga masih tinggi. Hal ini terjadi di berbagai instansi, baik di pemerintah daerah, pemerintah pusat, hingga BUMN.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan ada peluang korupsi yang cukup besar terhadap dana penanganan pandemi virus corona. Ini terutama dalam penyaluran bansos ke berbagai daerah.

"Secara umum korupsi di Indonesia masih tinggi. Jumlah dana penanganan virus corona cukup besar. Kalau ada dana besar, di situ ada risiko. Peluang korupsi besar, bansos juga. Praktik bansos di daerah tidak tepat sasaran," kata Faisal.

Terlebih, pemilihan kepala daerah (pilkada) akan digelar serentak pada Desember 2020 mendatang. Faisal bilang praktik korupsi biasanya semakin merajalela ketika pesta demokrasi akan berlangsung.

"Jelang pilkada ini selalu ada mobilisasi dana, dana yang dipakai untuk kampanye kan macam-macam. Kalau harga komoditas lagi tinggi di daerah-daerah maka (uangnya) ambil dari situ, sekarang harga turun ya mereka cari yang lain termasuk bansos," ujar Faisal.

Bansos menjadi incaran empuk sebagian oknum lantaran jumlahnya yang tak sedikit. Selain itu, pengawasan pemerintah terhadap penyaluran dana bansos di tengah pandemi virus corona terbilang masih minim.

"Dari sisi monitoring masih rendah, makanya bansos bisa jadi peluang korupsi besar," imbuh Faisal.

Pekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Pemerintah menyalurkan paket bansos masing-masing sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan sebagai upaya untuk mencegah warga tidak mudik dan meningkatkan daya beli selama pandemi COVID-19 kepada warga yang membutuhkan di wilayah Jabodetabek. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww.Ekonom menilai peluang korupsi masih terbuka dalam penyaluran bansos. Ilustrasi. (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat).

Tak hanya pada bansos, peluang korupsi juga terbuka dalam pengadaan barang dan jasa di sektor kesehatan. Ini berkaitan dengan pengadaan alat kesehatan untuk penanganan virus corona.

"Pengadaan barang dan jasa juga selalu terjadi (korupsi). Itu sangat riskan. Apalagi untuk penanggulangan virus corona dananya juga besar," tutur Faisal.

Sementara, kesempatan korupsi juga terbuka di BUMN. Misalnya, kata Faisal, manajemen tak menggunakan dana yang dikucurkan pemerintah untuk memperbaiki keuangan perusahaan. Padahal, dana itu diberikan untuk menyehatkan kembali arus kas perusahaan yang berdarah-darah akibat pandemi virus corona.

"Untuk BUMN risiko juga besar. Misalnya dana penyertaan modal negara (PMN) yang seharusnya untuk menyehatkan BUMN tapi tidak dipakai sesuai tujuan," jelas Faisal.

Mengingat banyaknya celah korupsi terhadap dana penanganan virus corona, Faisal memandang penting bagi setiap kementerian meminta bantuan pengawasan kepada KPK. Ini sebagai bentuk antisipasi dan menutup pintu bagi oknum-oknum tertentu yang kerap mengambil uang negara untuk kepentingan pribadi.

"Ini bukan hanya BUMN (yang berisiko untuk korupsi), tapi sebagian kementerian/lembaga yang juga menerima dana besar dalam penanganan virus corona," ucapnya.

Sementara, Ekonom Bank Permata Josua Pardede menyatakan semua lembaga perlu menjaga tata kelolanya berjalan dengan baik, termasuk BUMN. Maka, tak heran jika Erick meminta pendampingan kepada KPK untuk mengawasi dana yang digelontorkan pemerintah untuk BUMN.

Apalagi, pemerintah memberikan bantuan dana kepada BUM-BUMN yang terbilang cukup strategis. Beberapa BUMN tersebut, antara lain PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.

"Meminta pendampingan ke KPK agar dana stimulus yang diberikan pemerintah lebih tepat sasaran dan tidak disalahgunakan untuk BUMN itu sendiri," kata Josua.

Ia juga tak memungkiri bahwa dana yang dikucurkan pemerintah untuk penanganan virus corona di dalam negeri rentan dikorupsi oleh sejumlah oknum. Ini bukan hanya di BUMN, tapi juga di semua sektor yang mendapatkan dana miliaran dan triliunan dari pemerintah.

"Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau melihat dulu juga kan saat Aceh terkena tsunami, itu banyak dana bantuan dari pemerintah yang dimungkinkan juga untuk dikorupsi," terang Josua.

Selain itu, potensi korupsi juga terbuka lebar di pemerintahan daerah. Hal ini khususnya pada penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dana desa.

[Gambas:Video CNN]

Oleh karena itu, Josua memandang perlu ada pengawasan yang lebih ketat dari berbagai lembaga dalam penggunaan dana penanganan virus corona. Tiap instansi juga harus lebih transparan dalam melaporkan penggunaan dana dari pemerintah.

Dengan demikian, ratusan triliun yang dikeluarkan pemerintah untuk penanganan virus corona bisa berdampak maksimal terhadap perekonomian domestik. Jangan sampai uang itu mengalir sia-sia, sehingga program pemulihan ekonomi nasional tak berjalan sesuai target.

"Semua harus transparan, semua harus bergerak cepat sekarang. Saling waspada, jangan sampai dana yang dikeluarkan tidak efisien, anggarannya kan besar sekali," pungkas Josua.

(aud/sfr)