Sri Mulyani Catat Anggaran Corona Baru Terserap Rp72 T

Menteri Keuangan Sri Mulyani mencatat penyerapan dana perlindungan sosial atau social safety net baru mencapai Rp72,5 triliun hingga Juni 2020. Jumlah itu berkisar 35,6 persen dari total anggaran sebesar Rp203,9 triliun.

Dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR RI, Kamis (9/7), ia merinci realisasi 7 pos anggaran yang meliputi listrik gratis dan diskon tarif. Program Keluarga Harapan (PKH), BLT Dana Desa, Bantuan sosial (Bansos) Sembako, Bansos Tunai, Kartu Sembako, serta Kartu Prakerja.

Untuk kebijakan diskon dan listrik gratis, lanjut Ani, sapaan akrabnya, pemerintah telah merealisasikan anggaran sebesar Rp3,1 triliun hingga 30 Juni 2020 atau 44,9 persen dari total pagu sebesar Rp6,9 triliun.

"Diskon dan pembebasan (tagihan) listrik semua sudah dinikmati, sudah dilakukan pembayaran Rp3,1 triliun untuk 31,2 juta rumah tangga," ujarnya.

Selain itu, ada pula realisasi anggaran PKH berupa bantuan tunai bersyarat bagi 10 juta kelompok penerima manfaat, yaitu sebesar Rp24,1 triliun atau 64,4 persen dari pagu anggaran Rp37,4 triliun.

Kemudian, anggaran BLT Dana Desa telah terealisasi Rp5,5 triliun atau 17,3 persen dari pagu sebesar Rp31,80 triliun. "Ini disalurkan dalam bentuk tunai kepada 6,48 juta kelompok penerima manfaat," terang Ani.

Selanjutnya, terdapat realisasi bansos sembako sebesar Rp1,4 triliun atau 20,1 persen dari pagu sebesar Rp43,6 triliun. Dana itu digunakan untuk menyalurkan paket sembako bagi 1,86 juta kelompok penerima manfaat di wilayah Jabodetabek.

"Belum seratus persen karena 100 persennya nanti desember, Pak. kami perbulannya bayarkan," imbuh dia.

Adapula anggaran bansos tunai (BLT) yang realisasinya mencapai Rp15,6 triliun atau 48 persen dari anggaran Rp32,4 triliun. Dana tersebut disalurkan kepada 8,77 juta kelompok penerima manfaat di wilayah non-jabodetabek.

Sementara, anggaran untuk program Kartu Sembako telah terealisasi sebesar Rp20,5 triliun atau 47 persen dari pagu Rp43,6 triliun. Dana tersebut digunakan untuk penyaluran bantuan pangan bagi 18,83 juta kelompok penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Terakhir, adalah realisasi anggaran program Kartu Prakerja yang mencapai Rp2,4 triliun atau 12,1 persen dari pagu Rp20 triliun. Ani menyampaikan bahwa penyaluran anggaran dilakukan dalam bentuk BLT bagi 680,92 ribu peserta penerima manfaat.

"Sekarang ini sedang dilakukan perbaikan agar bisa sesuai dengan arahan atau rekomendasi KPK ataupun lembaga-lembaga yang memberi perhatian terhadap kartu prakerja," pungkas Ani.

[Gambas:Video CNN]