Jokowi Minta Kepala Daerah Segera Cairkan Bansos Corona

CNN Indonesia | Jumat, 10/07/2020 06:40 WIB
Warga membawa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk mengambil paket bansos di Kelurahan Pondok Kelapa, Jakarta, Jumat, 12 Juni 2020. Bansos program keluarga harapan (PKH) sudah berlangsung sejak April untuk melindungi keluarga prasejahtera dari dampak Covid-19. Isi bansos yang diterima warga berupa beras, telur, jeruk dan ayam potong. CNNIndonesia/Safir Makki Jokowi meminta para kepala daerah mempercepat penyaluran bansos bagi masyarakat yang tertekan corona supaya ekonomi tertolong. IlustrasiCNN. (Indonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan pemerintah daerah, khususnya gubernur, walikota, dan bupati untuk segera menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang terdampak pandemi virus corona. Hal ini perlu dilakukan guna mendorong perekonomian di tiap daerah.

"Urusan bansos harus secepat-cepatnya tersampaikan kepada masyarakat. Jangan sampai ada yang tercecer. Ini tugasnya bupati, walikota, dan gubernur," kata Jokowi saat kunjungan kerja di Kalimantan Tengah, Kamis (9/7).

Ia memerintahkan agar pemerintah daerah mengontrol dan mengecek secara berkala penyaluran bansos kepada masyarakat supaya tepat sasaran. Pemerintah saat ini memang mengandalkan bansos untuk menggenjot ekonomi domestik yang dihantam pandemi virus corona.


Keberadaan bansos diharapkan bisa mengerek daya beli masyarakat, sehingga konsumsi bisa kembali meningkat dan ekonomi bergerak. Maklum, konsumsi masih menjadi kontributor utama pembentukan pertumbuhan ekonomi domestik.

Jika konsumsi jeblok, maka dampaknya akan negatif bagi pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Tak heran, pemerintah mengalokasikan dana cukup besar untuk penyaluran bansos, yakni mencapai Rp203,9 triliun.

Dana itu akan digunakan untuk program keluarga harapan sebesar Rp37,4 triliun, kartu sembako Rp43,6 triliun, diskon listrik Rp6,9 triliun, dan bansos Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) Rp6,8 triliun.

Lalu, bansos non Jabodetabek Rp32,4 triliun, program kartu prakerja Rp20 triliun, logistik atau pangan Rp25 triliun, dan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa Rp31,8 triliun.

Namun, realisasinya hingga saat ini baru 34,06 persen dari total dana yang disiapkan. Hal ini karena pencairan dana untuk program kartu prakerja dan BLT dana desa masih relatif rendah.

Sementara, pemerintah mengklaim kinerja program kartu sembako, PKH, dan bansos tunai cukup optimal. Kemudian, diskon listrik sudah dilaksanakan pembayarannya kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN hingga Juni 2020.

[Gambas:Video CNN]



(aud/agt)